Home »

News

» Jakarta

DPRD DKI Tagih Denda Tiga Kontraktor Akibat Molornya Proyek Rusunawa Nagrak

Komisi D DPRD DKI berjanji bakal menagih denda keterlambatan penyelesaian proyek 14 tower Rusunawa Nagrak

DPRD DKI Tagih Denda Tiga Kontraktor Akibat Molornya Proyek Rusunawa Nagrak
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Suasana proyek Rusunawa Nagrak 

WARTA KOTA, GAMBIR---Komisi D DPRD DKI berjanji bakal menagih denda keterlambatan penyelesaian proyek 14 tower Rusunawa Nagrak yang digarap oleh tiga kontraktor. Proyek Rusunawa Nagrak berada di Marunda, Jakarta Utara, yang dikerjakan oleh PT Totalindo Eka Persada, PT Adhi Karya, dan PT PP.

Pengenaan denda sudah berjalan sejak tanggal jatuh tempo pada 20 Desember 2017. Tapi sampai akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2017 pembangunan tidak selesai. Bahkan sampai batas waktu 50 hari pemberian kesempatan menyelesaikan proyek yang jatuh pada 10 Februari 2018 pengerjaan dipastikan tak selesai.

Baca: Mohamad Taufik Setuju Kontraktor Rusunawa Harus Bayar Denda

Iman Satria, Ketua Komisi D DPRD DKI, mengatakan, pembangunan Rusunawa Nagrak tetap terlambat selesai meski sudah diberikan kesempatan 50 hari sampai 10 Februari 2018 untuk menyelesaikannya.

''Sudah dikasih waktu dari Desember sampai Februari,'' kata Iman ketika dihubungi wartawan, Kamis (8/2/2018).

Menurut Iman, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012, pasal 120, menyatakan selain perbuatan atau tindakan sebagaimana Pasal 118 ayat (1) penyedia barang dan jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar satu/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

''Ini sangat jelas aturannya. Saya akan tagih kepada PT Totalindo Eka Persada, PT Adhi Karya, dan PT PP. Totalindo harus bayar denda ke Pemprov DKI Rp 377,8 juta per hari dan Adhi Karya Rp 568,7 juta. Saya akan minta sesuai aturan,'' kata Iman dengan nada tinggi.

Baca: Deadline 8 Februari 2018, 14 Tower Rusunawa Nagrak Belum Rampung

Menurut Bendahara DPD Partai Gerindra DKI itu, akibat keterlambatan ini pemprov sangat dirugikan. Seharusnya apabila rampung 20 Desember 2017, Rusunawa Nagrak sudah bisa ditempati warga korban gusuran atau tidak mampu.

''Saya rasa ini bisa masuk daftar hitam kontraktor-kontraktor tersebut. Kami akan minta keterangan dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat nanti,'' kata Iman.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help