WartaKota/
Home »

Bisnis

» Makro

BI Larang Bitcoin, DPR Minta Transparansi

Pasalnya, keputusan tersebut dinilai kurang bijaksana, lantaran bitcoin yang merupakan alat transaksi digital justru dilarang pemerintah

BI Larang Bitcoin, DPR Minta Transparansi
ForexNewsNow
Bitcoin, mata uang dunia maya yang berlaku di seluruh dunia. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Keputusan Bank Indonesia yang melarang peredaran mata uang virtual atau bitcoin beberapa waktu lalu memicu polemik di masyarakat.

Pasalnya, keputusan tersebut dinilai kurang bijaksana, lantaran bitcoin yang merupakan alat transaksi digital justru dilarang pemerintah di tengah masifnya pasar online saat ini.

Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo mengaku telah menginstruksikan Komisi XI DPR RI yang menangani bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Perbankan melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas polemik yang terjadi terkait bitcoin dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

"Terkait polemik pengelolaan digital money, Pimpinan DPR akan meminta Komisi XI DPR mengundang Gubernur Bank Indonesia sebagai regulator dan OJK untuk melakukan transparansi dan menjelaskan mengenai pengelolaan uang elektronik, mengingat perputaran pada uang elektronik sangat besar dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat," jelasnya dalam siaran tertulis pada Rabu (7/2/2018).

Selain itu, dirinya turut meminta Komisi XI DPR RI untuk mendorong Menteri Keuangan dan Bank Indonesia menciptakan regulasi terkait bitcoin. Sehingga, keberadaan bitcoin tidak memberatkan masyarakat dan mendukung upaya pemerataan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com pada Selasa (6/2/2018), Pengamat ekonomi sekaligus Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014, Chatib Basri mengatakan, pelarangan peredaran uang digital seperti bitcoin atau etherum bukanlah sebuah solusi yang tepat.

Menurut Chatib, saat ini lebih baik Bank Indonesia menerbitkan uang digital yang resmi dan mampu diawasi oleh bank sentral.

"Jadi lebih baik dia (BI) create sesuatu yang bisa dimonitor. Saya apresiasi langkah BI. Saya sadar kekhawatiran BI soal Bitcoin. Bitcoin itu sumber dari bubble (gelembung harga), underlying assetnya enggak ada, tapi tidak bisa dilarang," ujar Chatib saat menjadi pembicara pada acara Disruptif Ekonomi Digital di Ritz Carlton, Jakarta pada Senin (5/1/2018).

Dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, maka diperlukan upaya atau peran bank sentral mengikuti arus teknologi tersebut salah satunya perkembangan uang digital yang saat ini tengah masif.

"Ke depan saya pikir sentral bank harus masuk ke sini (uang digital) karena kalau tidak akan ribet dia," tambahnya.

Sementara itu, berbagai pertanyaan disampaikan netizen lewat media sosial.

Salah satunya Faishal A Priambada lewat akun‏ @faishalaghnia yang mempertanyakan dasar pelarangan peredaran bitcoin.

"Sebenarnya, alasan logis apa yg mendasari larangan transaksi menggunakan bitcoin?," tanya Faishal dibalas akun @deekyuwan, 'Bubble burst (gelembung spekulatif)'.

"Dahulu uang di backup dengan emas, skrg bitcoin mata uang digital, akan lebih mudah di monopoli segelintir elite tanpa backup apa-apa. Bitcoin ada investornya, kenaikan dan penururan berdasarkan segelintir saja. Tanpa perlu ada backup, resiko monopoli tinggi tanpa," balas Dimas Permadi lewat akun @dimasprmd menjelaskan.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help