KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Waduk Pondok Ranggon III

Dugaan mark up pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III, Cipayung, Jakarta Timur terus disorot.

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Waduk Pondok Ranggon III
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Lahan untuk Waduk Pondok Rangon III. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Dugaan mark up pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III, Cipayung, Jakarta Timur terus disorot.

Fraksi-fraksi di DPRD DKI kini mulai ikut menyorotinya.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji, menilai lahan yang dibeli untuk waduk tersebut patut diduga terjadi tindak pidana korupsi lantaran dalam proses pengadaan ditemukan banyak penyimpangan.

Penyimpangan itu, kata Ongen, terlihat jelas dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap laporan keuangan (LK) Pemprov DKI tahun anggaran 2016.

Menurut Ongen, dalam LHP BPK itu sangat jelas telah terjadi penyimpangan dalam jual beli tanah 24 bidang seluas 1,69 hektar senilai Rp 32 milliar.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu menjelaskan, terjadi jual beli antara ahli waris dan pemilik baru pada tahun 2013 di lahan waduk Pondok Ranggon III.

Jual beli itu dilakukan sebelum Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air membebaskan lahan itu dengan harga tak wajar pada tahun 2016

"Ke-24 bidang lahan yang dibeli pemilik baru itu merupakan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi waduk Pondok Ranggon III sejak tahun 2012 lewat Pergub DKI nomor 228 tahun 2012," ucap Ongen.

Tetapi, pada 2013 dibeli pemilik baru lewat perantara dengan harga Rp 150.000 sampai Rp 500.000 per meter persegi.

Halaman
123
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help