Rencana Pembentukan Holding BUMN, Ini Sikap GP Ansor

Gerakan Pemuda (GP) Ansor angkat bicara terkait polemik rencana pembentukan holding BUMN.

Rencana Pembentukan Holding BUMN, Ini Sikap GP Ansor
yaqut-cholil.com
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas 

WARTA KOTA, PALMERAH - Gerakan Pemuda (GP) Ansor angkat bicara terkait polemik rencana pembentukan holding BUMN.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, berdasarkan lima prinsip Nahdlatul Ulama yang digariskan Hadratusy Syeikh Hasyim Asy’ari 92 tahun lalu, GP Ansor yang berpegang teguh pada prinsip tawasuth-moderat, tidak menolak holding BUMN.

"Namun lebih menginginkan agar restrukturisasi BUMN disikapi dan diputuskan secara tepat, sesuai konstitusi republik ini," kata Yaqut berdasarkan keterangan tertulis ang diterima Warta Kota, Selasa (6/2/2018).

Baca: Pemprov DKI Baru Libatkan Polisi Setelah Jalan Jatibaru Raya Ditutup

Sesuai konstitusi, lanjutnya, BUMN bukan sekadar badan usaha, tapi representasi dari penguasaan negara yang harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Juga sesuai tren perkembangan zaman yang menghendaki BUMN semakin memiliki kompetensi, daya saing, efisiensi, dan kelincahan dalam bergerak.

GP Ansor, kata Yaqut, juga memandang BUMN dalam perspektif tawazun, seimbang dalam hal penguatan penguasaan negara dalam sektor strategis, dan penciptaan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Atau dengan kata lain, tangan negara harus kuat di BUMN, dan BUMN itu sendiri juga semakin kuat dan jadi juara, tidak hanya di skala nasional, tapi juga dunia internasional," ujarnya. 

Baca: Usulan Polisi Jadi Penjabat Gubernur, Jokowi: Dulu Tidak Ada Masalah, Kenapa Sekarang Ramai?

Menurut Yaqut, GP Ansor dalam setiap gerak dan langkah mengikuti prinsip i’tidal-adil, tegak lurus, dan tidak memihak kecuali pada yang benar, begitu pula dalam menyikapi holding BUMN.

Lugasnya, kata Yaqut, GP Ansor menolak keras modifikasi hukum dan mengabaikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan terutama konstitusi UUD 1945, untuk memuluskan suatu kepentingan yang berdampak pada timbulnya keragu-raguan dan multi-interpretasi serta bias tafsir atas penguasaan negara di dalam sektor strategis nasional, sekaligus menghambat BUMN agar bisa berkelas dunia, profesional, dan transparan untuk memakmurkan rakyat sebesar-besarnya.

Halaman
12
Editor: Yaspen Martinus
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved