Minta Pasal Penghinaan Presiden Tidak Dimasukan ke RKUHP, Fahri Hamzah: Manusia Bukan Simbol Negara

Apabila ada yang melakukan penghinaan, menurut Fahri, bisa dilaporkan secara pribadi.

Minta Pasal Penghinaan Presiden Tidak Dimasukan ke RKUHP, Fahri Hamzah: Manusia Bukan Simbol Negara
TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018). 

WARTA KOTA, SENAYAN - DPR sedang membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Terdapat pasal baru dalam RKUHP yang direncanakan selesai dalam masa sidang ini.‎‎

Salah satu pasal baru tersebut adalah pasal penghinaan presiden. Dalam pasal 263 draf RKUHP, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama lima tahun penjara.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meni‎lai, pasal penghinaan terhadap presiden tidak perlu dimasukkan lagi. Menurutnya, manusia bukan simbol negara yang tidak boleh dihina. Pasal penghinaan presiden pernah dihapus dalam KUHP pada 2016 lalu.

Baca: Fahri Hamzah Ingin Jadi Mak Comblang Saja di Pilpres 2019

"Enggak perlu dimasukkan lagi. Manusia itu bukan simbol negara. Simbol negara itu burung garuda, bendera merah putih, itu yang enggak boleh dihina," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Menurut Fahri, Presiden merupakan manusia yang justru menjadi objek kritik. ‎Apabila ada yang melakukan penghinaan, menurut Fahri, bisa dilaporkan secara pribadi.

‎"Saya secara pribadi dihina, jangan dia jadi lambang negara, enggak bisa gitu dong, enggak perlu. Udah enggak ada itu, enggak boleh gitu-gitu lagi. Jangan terlalu mensakral-sakralkan lah‎," tuturnya.

‎Tidak hanya pasal 263, pasal penghinaan presiden tersebut diperluas dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi. Dalam pasal 264 draf RKUHP, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan sarana teknologi informasi, dapat dipidana paling lama lima tahun penjara. (Taufik Ismail)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved