Lakukan Pelanggaran Saat Coklit, Satu Orang PPDP di Depok Akan Dicopot

"PPDP yang melanggar ini telah dikenakan sanksi administrasi dan akan dicopot serta dilakukan pergantian dengan PPDP baru yang akan direkrut"

Lakukan Pelanggaran Saat Coklit, Satu Orang PPDP di Depok Akan Dicopot
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
RAPAT Bimbingan Teknis (bimtek) petugas pemutakhiran data pemilih PPDP di Kota Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok menemukan adanya praktek perjokian dalam masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Coklit yang mestinya dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang direkrut dan telah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) khusus, di lapangan ternyata dilakukan oleh orang lain atas suruhan PPDP tersebut.

Karenanya satu orang PPDP di Kelurahan Meruyung, Limo, yang menyuruh orang lain menggantikan tugasnya melakukan coklit, terancam dicopot dan akan dilakukan pergantian.

Ketua Panwaslu Kota Depok, Dede Selamet, menuturkan, seorang anggota PPDP di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, yang kedapatan melakukan pelanggaran tersebut adalah atas nama Abdul Rojak, yang mestinya bertanggung jawab mencoklit data para pemilih di TPS 26 di Kelurahan Meruyung, Limo, Depok.

"Tetapi ia justru menyuruh orang lain atas nama Asti Ediningsih dalam mencoklit warga. Atas temuan pelanggaran ini kami sudah rekomendasikan ke PPK Limo dan KPU Depok agar PPDP tersebut dicopot dan diganti, sesuai sanksi dalam peraturan yang ada," kata Dede, Rabu (31/1/2018).

Ia mengatakan apa yang dilakukan Abdul Rojak dengan menyerahkan tanggung jawabnya sebagai PPDP dalam mencoklit data pemilih kepada orang lain, sangat berpotensi tidak akuratnya data pemilih yang didapat atau bahkan dimanipulasi.

Karena itu, lanjutnya, Abdul Rojak telah lalai dan jelas-jelas melanggar SK KPU No 01/hk03.1-kpt/3276/kpu-kot/I/2018, karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

"PPDP yang melanggar ini telah dikenakan sanksi administrasi dan akan dicopot serta dilakukan pergantian dengan PPDP baru yang akan direkrut," kata Dede.

Selain itu kata Dede, pihaknya juga meminta dan merekomendasikan KPU Depok dan petugas pemilihan kecamatan (PPK) Limo menegur anggota petugas pemungutan suara (PPS) yang telah turut lalai karena membiarkan coklit dilakukan oleh bukan anggota PPDP.

Ketua KPU Depok Titik Nurhayati saat dikonfirmasi akan hal ini mengaku sudah mengetahui hal tersebut dan telah membahasnya dalam rapat dengan PPK Limo.

"Kami sudah meminta PPK Limo menindaklanjutinya, terkait PPDP yang melakukan pelanggaran ini," kata Titik kepada Warta Kota, Rabu (31/1/2018).

Karenanya kata dia, sanksi yang diberikan ke PPDP yang dimaksud akan dilakukan dan diselesaikan di tingkat PPK Limo. "Karena semua persoalan diselesaikan di setiap tingkatan, maka dalam rapat kami sudah minta PPK Limo menyelesaikannya sesuai sanksi yang ada," kata Titik.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved