Tanggapan Yusril Soal Pejabat Polri Jadi Pj Gubernur

Jika polisi jadi Pj Gubernur dengan alasan keamanan, lalu adanya Kapolda dan jajarannya itu buat apa?

Tanggapan Yusril Soal Pejabat Polri Jadi Pj Gubernur
Warta Kota/Feryanto Hadi
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. 

WARTA KOTA, PASAR MINGGU -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra
mengomentari terkait pengangkatan dua jendral aktif Polri sebagai Pejabat (Pj) Gubernur oleh Mendagri.

Yusril menyebut keputusan itu harus dipikirkan matang-matang untuk menghindari kecurigaan publik soal netralitas Polri dalam bernegara.

"Kita sudah tahu bersama di Undang-undang Kepolisian jelas disebutkan bahwa posisi Polri harus netral. Makanya, kami minta pemerintah bijak dalam pengambilan keputusan ini," kata Yusril ditemui di kantor DPP PBB, Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan, Minggu (28/1).

Yusril menyebut, polisi memang diperbolehkan merangkap jabatan. Namun, kata dia, harus dilakukan sesuai tupoksinya.

"Misalnya polisi juga di BNN, itu tidak masalah karena masih terkait fungsi dan wewenangnya. Sementara, jika polisi jadi Pj Gubernur dengan alasan keamanan, lalu adanya Kapolda dan jajarannya itu buat apa? Yang bertugas jaga keamanan kan pihak Polda," imbuh Yusril.

Sementara, menurut Yusril, masih banyak pejabat eselon satu di Kemendagri yang bisa mengisi posisi sebagai Pj Gubernur.

"Dari Irjen hingga staf ahli di Kemendagri saya rasa banyak stok. Dan, dari pengalaman sebelumnya, eselon satu yang jadi Pj juga aman-aman saja (pelaksanaan pilkada) karena memang yang tugasnya jaga keamanan ya polda sementara tugas Pj yakni jalankan fungsi sebagai gubernur," imbuh Yusril.

Yusril menilai, pemerintah harusnya peka dengan protes sejumlah pihak yang menduga ada kepentingan tententu dalam penunjukan itu.

"Bisa saja orang curiga kenapa menempatkan polisi di situ. Mereka ada yang berpikir jadi tidak sehat jalan demokrasi kita saat ini," katanya.

Ia menuturkan, dari sisi hukum, bisa saja masyarakat yang keberatan dengan keputusan mendagri ini mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

"Bisa itu diajukan ke MK untuk diuji apakah dalam UU Polisi memperbolehkan polisi aktif menjalankan fungsi sebagai pejabat publik dalam hal ini Pj gubernur. Saran saya daripada nanti malu kalau ada yang maju ke MK, mendingan Mendagri meninjau lagi keputusannya," kata Yusril.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help