Kronologis Penjualan Lahan Waduk Pondok Rangon III

Seperti apa runtutan pembelian lahan untuk Waduk Pondok Rangon III hingga menjadi sorotan BPK?

Kronologis Penjualan Lahan Waduk Pondok Rangon III
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sederet masalah terjadi dalam pembebasan lahan waduk Pondok Rangon III di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2016.

Hal itu tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) terhadap laporan keuangan (LK) Pemprov DKI tahun anggaran 2016.

Salah satu masalah yang dicatat adalah terkait proses pembelian lahan seluas 2,4 hektar senilai Rp 32 milliar oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dalam LHP BPK disebutkan Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan lokasi untuk pembangunan Waduk Pondok Rangon III pada tahun 2012.

Penetapannya lewat Pergub nomor 228 tahun 2012 tentang penguasaan perencanaan/peruntukkan bidang tanah untuk pelaksanaan pembebasan lahan guna pembangunan Waduk Pondok Rangon III di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Tapi sepanjang 2013 sampai 2015, Pemprov DKI tak pernah merealisasikan pembebasan lahan.

Pembebasan baru terealisasi tahun 2016, tapi LHP BPK menyebut pembelian lahan dilakukan tanpa perencanaan memadai.

Di samping itu antara tahun 2012 - 2013 mendadak muncul pihak-pihak yang ingin membeli 24 bidang lahan sesuai lokasi pembuatan Waduk Pondok Rangon III.

Jual-beli akhirnya terjadi antara pemilik sesuai daftar nama di peta bidang tanah BPN Jakarta Timur (pemilik lama) dengan pembeli yang ada di daftar nama Dinas Tata Air Pemprov DKI (pemilik baru).

Pembelian diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terhadap 24 bidang tanah.

Halaman
1234
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved