Pengadaan Lift di Rumdin Gubernur DKI Tak Boleh Lewat Pengadaan Langsung

Hanya pengadaan barang dengan nilai kurang dari Rp 200 juta yang bisa dengan metode pengadaan langsung.

Pengadaan Lift di Rumdin Gubernur DKI Tak Boleh Lewat Pengadaan Langsung
ISTIMEWA
ILUSTRASI 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Pemprov DKI merencanakan pengadaan elevator (lift) untuk rumah dinas (Rumdin) Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2018.

Padahal Rumdin Gubernur DKI diketahui hanya memiliki 2 lantai, yakni lantai dasar dan lantai 1.

Bahkan perencanaan sudah masuk di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam SIRUP ditulis pengadaan elevator Rumdin Gubernur dianggarkan sebesar Rp 750,2 juta.

Pengadaan lift akan dilakukan dengan skema pengadaan langsung.

Berdasarkan informasi, anggaran pengadaan lift Rumdin Gubernur DKI masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI (DCKTR DKI) tahun 2018.

Masih dari informasi yang sama, semestinya pengadaan lift di Rumdin Gubernur DKI oleh DCKTR tak boleh lewat pengadaan langsung.

Menurut sumber Wartakotalive.com, kesalahan terbesar dari rencana pengadaan lift di Rumdin Gubernur adalah metodenya yang lewat pengadaan langsung seperti tertulis di SIRUP.

Dengan total nilai pengadaan Rp 750,2 juta, maka pengadaan tak bisa lewat pengadaan langsung.

Halaman
123
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved