PDI Perjuangan Nilai Partai Abal-abal akan Lolos Jadi Peserta Pemilu karena Putusan MK

PDI Perjuangan mengingatkan kemungkinan adanya partai politik abal-abal yang akan menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

PDI Perjuangan Nilai Partai Abal-abal akan Lolos Jadi Peserta Pemilu karena Putusan MK
ISTIMEWA
Pemilu 2019 

WARTA KOTA, MENTENG - PDI Perjuangan mengingatkan kemungkinan adanya partai politik abal-abal yang akan menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua DPP PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan, kemunculan partai abal-abal karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengharuskan seluruh partai politik, baik yang lama maupun baru, agar diverifikasi faktual.

Sementara putusan itu dikeluarkan, tahapan Pemilu sudah berjalan, dan verifikasi partai politik peserta Pemilu mendekati tahap akhir, yakni pada 17 Februari 2018, sesuai Peratuan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu 2019.

Baca: Dukung Sikap Jokowi, Prabowo Subianto: Donald Trump Menambah Pelik Masalah Israel-Palestina

Berdasakan hasil konsultasi KPU dengan DPR, maka KPU akan memadatkan waktu verifikasi faktual untuk 12 partai politik.

Untuk tingkat pusat, verifikasi faktual dilakukan dua hari, dari sebelumnya tujuh hari. Di tingkat provinsi dilakukan dua hari dari sebelumnya tujuh hari, dan di tingkat kabupaten/kota menjadi tiga hari dari sebelumnya 21 hari.

"Kalau modelnya seperti ini, bayangin kita mau verifikasi DPP dua hari. PDI Perjuangan saja kebetulan sedikit (pengurusnya), 34 orang. Bayangkan Partai Golkar ada tiga ratus orang. Dua hari apa cukup? kata Arteria Dahlan saat diskusi 'Pro Kontra Verifikasi Faktual Parpol'di Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Baca: Telepon Mahmoud Abbas, Jokowi: Indonesia akan Selalu Bersama Perjuangan Rakyat Palestina

Arteria menilai, telah terjadi pembodohan seolah-oleh telah dilakukan verifikasi faktual. Arteria sangat ragu KPU bisa memverifikasi partai politik di 34 provinsi yang pengurusnya ribuan, dan memverifikasi DPC di 514 kabupaten/kota dalam waktu yang singkat tersebut.

Arteria bahkan berani menjamin semua partai politik yang diverifikasi akan lolos menjadi peserta Pemilu 2019 karena aturan tersebut.

"Namanya konyol ini. Aturan konyol yang dibuat atas nama putusan MK yang konyol. Saya katakan seperti itu. Saya ingin sampaikan lagi ini polemik harus dituntaskan. PDI Perjuangan sudah ungkapkan fakta-fakta itu dan bagaimana kita hadir," tutur anggota Komisi III DPR tersebut. (*)

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved