Pilkada Serentak 2018

La Nyalla Bikin Klarifikasi Kalau 'Pemalakan' Sebenarnya Tidak Dilakukan Prabowo Subianto

La Nyalla Mattalitti membuat sebuah klarifikasi terkait polemiknya dengan Gerindra.

La Nyalla Bikin Klarifikasi Kalau 'Pemalakan'  Sebenarnya Tidak Dilakukan Prabowo Subianto
Kolase foto
La Nyalla - Prabowo Subianto 

c) Karena politik biaya tinggi cenderung menghasilkan perilaku koruptif, bagi pemenang dan kerugian material dan moril bagi yang kalah.

d) Terhadap internal Partai Gerindra, saya berharap Badan Pengawas dan Etik Partai melakukan tindakan terhadap oknum-oknum partai dan orang dekat Ketua Umum yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan partai.

4. SIKAP

a) Secara pribadi, Saya tidak akan terlibat dukung mendukung pasangan calon di Pilgub Jatim. Saya memilih puasa politik, dengan tetap melakukan konsolidasi dengan para pendukung dan relawan saya untuk menyongsong Pileg dan Pilpres 2019.

Sanksi Bawaslu 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti harus dipanggil untuk diklarifikasi.

Hal itu terkait pengakuannya yang diwajibkan membayar Rp 40 miliar untuk dicalonkan Partai Gerindra pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja telah meminta Bawaslu Jawa Timur meminta keterangan La Nyalla, apakah benar terjadi mahar politik. Menurut Rahmat, ada perbedaan keterangan yang disampaikan La Nyalla terkait mahar tersebut.

"Kalau mau serius ya buktikan kalau ini jadi mahar politik. Tapi kalau main-main seperti ini, ada sanksi, ada akibatnya. Jangan sampai main-main yang seperti ini," tegas Rahmat di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Rahmat mengingatkan, La Nyalla harus memberikan pernyataan yang konsisten terkait uang Rp 40 miliar tersebut. Untuk menindaklanjuti, kata Rahmat, La Nyalla harus bisa membuktikannya. Rahmat melihat ada kesulitan dalam kasus La Nyalla, karena dia bukan calon kepala daerah.

Seandainya La Nyalla adalah calon yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka dia didiskualifikasi, dan partai politik pengusungnya tidak boleh mengikuti pilkada jika benar menerapkan mahar politik untuk dukungan.

"Jangan sampai ini kabar burung diembuskan," ujar Rahmat.

Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved