DPR Sebut Penutupan Tambang Legal di Palu Tak Bisa Dilakukan

“Jadi tidak langsung ditutup. Ada urutannya. Kan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyatakan tak boleh ada merkuri"

DPR Sebut Penutupan Tambang Legal di Palu Tak Bisa Dilakukan
www.satyayudha.com
Satya Widya Yudha 

WARTA KOTA, JAKARTA- Kalangan DPR RI menilai pengggunaan merkuri di pertambangan rakyat, harus disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah. Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Yudha mengatakan, tambang emas yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak bisa dengan seketika ditutup karena isu merkuri. Seperti yang terjadi di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Menurutnya, Poboya bukanlah tambang emas ilegal. Perusahan tambang emas setempat, mendapat izin berdasarkan tahapan analisa dan kajian.

“Tidak bisa ditutup (tambang Poboya-red). Yang berwenang menutup itu pusat,” jelas Satya, dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (17/1).  Satya menanggapi desakan dari sejumlah pegiat lingkungan yang mendengungkan isu penutupan tambang emas Poboya. Menurutnya, dulu memang merkuri diketahui digunakan di Poboya oleh petambang rakyat. Namun, kini ia meyakini merkuri sudah ditinggalkan untuk dipakai di daerah tersebut.

Jikapun masyarakat menemukan pengunaaan merkuri, mereka harus menyerahkan buktinya kepada aparat yang berwenang untuk kemudian diinvestigasi. Ia mengingatkan, berdasarkan Undang-undang (UU) Lingkungan Hidup pun, jikaada dugaan pelanggara, tak lantas hal tersebut dapat dijadikan alasan menutup tambang.

Sebab, terdapat beberapa mekanisme seperti pemberian sanksi berdasarkan regulasi tersebut. “Jadi tidak langsung ditutup. Ada urutannya. Kan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyatakan tak boleh ada merkuri. Nah, kan ada mekanisme Pergubnya juga, kenapa gak itu tidak dijalankan,” tuturnya.

Sebelumnya, hal serupa pernah diungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Yun Insiani menegaskan, kini warga penambang menggantikan penggunaan merkuri denggan sianida.

“Mereka (para penambang rakyat-red) saat ini sudah menggunakan sianida. Kalau merkuri mereka sudah ditinggalkan,” ungkap Yun beberapa waktu lalu.  Berdasarkan hasil pengambilan sampel sampel rambut, saat KLHK melakukan observasi langsung ke area pertambangan sekitar Maret dan Agustus 2017 lalu, mereka memang menemukan rambut penambang yang mengandung merkuri. Namundari hasil pengamatan KLHK, itu merupakan dampak penggunaan merkuri di beberapa tahun sebelumnya.

“Efeknya kan akumulasi, makanya merkuri itu disebut bioakumulasi. Jadi mungkin sudah dua atau tiga tahun mereka sudah tidak pakai merkuri. Tetapi sebelumnya mereka pakai, sehingga itu bisa kita lihat di rambutnya,” jelasnya.

Karenanya, dapat dipastikan KLHK, warga setempat telah mendapatkan edukasi yang baik atas penggunaan sianida. Apalagi, pihaknya menginginkan para penambang bisa menggunakan sianida untuk proses pertambangan. Itu sebabnya,Tim KLHK akan mengawasi dan selalu mengedukasi sianidai di penambangan emas.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help