Awal 2018, 95,60 Persen Warga DKI Dipastikan Gabung BPJS Kesehatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah mendaftarkan penduduknya ke dalam program JKN-KIS.

Awal 2018, 95,60 Persen Warga DKI Dipastikan Gabung BPJS Kesehatan
Istimewa
PADA awal tahun 2018 jumlah penduduk DKI Jakarta yang telah tercover dalam program JKN-KIS sebanyak 9.878.782 jiwa atau 95.60 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Pemprov DKI Jakarta bersama BPJS Kesehatan terus berusaha mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan terus mendorong masyarakat untuk bergabung menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Berdasarkan padanan data BPJS Kesehatan dengan Dukcapil pada bulan November 2017 jumlah penduduk DKI Jakarta yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sudah mencapai 8.141.263 jiwa.

Artinya, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 78.78 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta, dengan kata lain masih terdapat sekitar 21.22 persen lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menyatakan, pada awal tahun 2018 telah dilakukan penambahan jumlah peserta di Kecamatan Ciracas sebanyak 33.270 jiwa dan aktif semenjak Januari 2018.

"Selanjutnya terhitung bulan Februari 2018 akan dilakukan penambahan peserta sebanyak 1.704.249 jiwa untuk seluruh wilayah DKI Jakarta," kata Andayani di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur, Senin (15/1/2018).

Ia menambahkan, jika dilihat dari jumlah penambahan peserta, maka pada awal tahun 2018 jumlah penduduk DKI Jakarta yang telah tercover dalam program JKN-KIS sebanyak 9.878.782 jiwa atau 95.60 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta.

Andayani melanjutkan, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sudah mengeluarkan instruksi khusus yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Inpres ini menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.

Dari 11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Sebelum instruksi tersebut dikeluarkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih dahulu menyatakan komitmennya untuk melindungi seluruh penduduk DKI Jakarta dengan memberikan Jaminan Kesehatan kepada seluruh penduduk DKI Jakarta ke dalam program JKN-KIS BPJS Kesehatan," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved