95 Persen Penduduk DKI Jakarta Terdaftar BPJS

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam mencapai Jaminan Kesehatan Semesta.

95 Persen Penduduk DKI Jakarta Terdaftar BPJS
Warta Kota/Joko Supriyanto
Wakil Gubernur DKI Jakarta Menghadiri Launching Launching Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta bagi 95 persen warga DKI Jakarta di Puskesmas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. 

WARTA KOTA, CIRACAS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam mencapai Jaminan Kesehatan Semesta.

Pasalnya, hingga saat ini sebanyak 9.817.230 atau 95 persen jiwa penduduk DKI Jakarta sudah menjadi peserta jaminan kesehatan BPJS.

Maka terkait dengan hal tersebut pemerintah provinsi DKI Jakarta pada hari ini melakukan Launching Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta bagi 95 persen warga DKI Jakarta di Puskesmas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatatkan dalam sambutannya bahwa jumlah kepesertaan terus mengalami kenaikan dari pada Desember 2017 baru mencapai 82 persen warga DKI Jakarta yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

"Akhir tahun lalu masih ada 18 persen penduduk Jakarta belum terdaftar sebagai peserta JKN. Sampai hari ini sudah 95 persen datanya yang masuk menjadi peserta," kata Sandiga Uno, Senin (15/1/2018).

Pesertaan JKN-KIS warga DKI Jakarta tersebut berkat integrasi dari program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke JKN-KIS yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam pemenuhan akses fasilitias kesehatan, saat ini DKI Jakarta memiliki 1.708 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKI'P), yang terdiri atas 654 Puskesmas, 85 Dokter Praktik Perorangan, 21 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 948 Klinik Pratama.

Selain itu, juga telah bekerja sama dengan 336 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 301 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 35 Klinik Utama), 331 Apotek termasuk Instalasi Farmasi RS, serta 66 Optik.

Saat ini pembiayaan premi penerima bantuan Iuran dan APBD DKI Jakarta mengalami peningkatan anggaran dari 621 miliar rupiah pada APBD 2017 menjadi 1,029 Triliun Rupiah pada APBD Perubahan 2017.

Saat ini meningkat lagi menjadi 1,582 Triliun rupiah pada APBD 2018, dimana para peserta PBI APBD yang preminya ditanggung Pemerinta Provinsi DKI Jakarta adalah mereka yang tidak mampu maupun mereka yang bersedia dirawat di kelas 3.

Kedepan, dikatakan Sandi bahwa ia menginginkan warga DKI Jakarta dapat terlindungi oleh asusransi kesehatan sosial JKN-KIS.

"Ke depan saya ingin lebih baik lagi pelayanan kesehatan. Kita membawa ini sampai level kelurahan. Semua lurah tolong dukung untuk capai UHC," katanya.

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved