WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

Fredrich Yunadi Sebut Advokat Tak Bisa Dituntut Perdata Atau Pidana, Dia lupa Soal Poin Iktikad Baik

Fredrich Yunadi, mantan pengacara Setya Novanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Fredrich Yunadi Sebut Advokat Tak Bisa Dituntut Perdata Atau Pidana, Dia lupa Soal Poin Iktikad Baik
Kompas.com/Ambaranie Nadia
Fredrich Yunadi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). 

WARTA KOTA, GAMBIR - Fredrich Yunadi, mantan pengacara Setya Novanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dia lalu berkoar ke media menggunakan pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Jadi begini ya dengerin, saya sebagai seorang advokat, saya melakukan tugas dan kewajiban saya membela Pak Setya Novanto. Saya difitnah katanya melakukan pelanggaran, sedangkan pasal 16 Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sangat jelas menyatakan advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana," ujar Fredrich di Gedung KPK, (13/1/2018), seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca: Bantah Booking Satu Lantai VIP untuk Setya Novanto, Fredrich Yunadi: Itu Fitnah, Gila!

Bunyi lengkap pasal tersebut adalah 'Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan'.

Iktikad baik merupakan asas umum dalam hukum yang patut dijunjung dan ada di pasal tersebut. Profesor Ismijati Jenie, ditulis dalam website ugm.ac.id, mengatakan, asas iktikad baik berasal dari hukum Romawi.

Di dalam hukum Romawi asas ini disebut Bonafides. Dalam Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran.

Baca: Fredrich Yunadi Bakal Lawan KPK di Praperadilan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempergunakan istilah iktikad baik dalam dua pengertian. Pertama, iktikad baik dalam pengertian arti subyektif.

Hal itu terdapat dalam pasal 530 KUHP Perdata dan seterusnya, yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit). Iktikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Sedangkan pengertian kedua, yaitu iktikad baik dalam arti obyektif. Dalam Bahasa Indonesia disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, 'Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik'.

Baca: Paspor Sudah Distempel dan Tinggal Naik Pesawat, Ternyata Fredrich Yunadi Masuk Daftar Cekal

Mengutip pasal 1338 (3) KUH Perdata, kata Ismijati, kejujuran (iktikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia. Akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji. Jadi kejujuran bersifat dinamis.

Kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada. Jadi, apakah Anda sudah jujur saat membela Setnov kemarin, Fred? (*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help