WartaKota/

Bawaslu Ingatkan La Nyalla Mattalitti Ada Sanksi Jika Main-main Mengaku 'Dipalak' Prabowo Subianto

Bawaslu menyatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti harus dipanggil untuk diklarifikasi.

Bawaslu Ingatkan La Nyalla Mattalitti Ada Sanksi Jika Main-main Mengaku 'Dipalak' Prabowo Subianto
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Kadin Jawa Timur yang juga mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016). Majelis Hakim Tipikor PN Pusat yang diketuai Sumpeno memvonis bebas La Nyalla, karena tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur. 

WARTA KOTA, CIKINI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti harus dipanggil untuk diklarifikasi.

Hal itu terkait pengakuannya yang diwajibkan membayar Rp 40 miliar untuk dicalonkan Partai Gerindra pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja telah meminta Bawaslu Jawa Timur meminta keterangan La Nyalla, apakah benar terjadi mahar politik. Menurut Rahmat, ada perbedaan keterangan yang disampaikan La Nyalla terkait mahar tersebut.

Baca: La Nyalla Mattalitti Mengaku Dipalak Prabowo Subianto, Ketua Garda 212: Rp 40 Miliar Itu Sedikit

"Kalau mau serius ya buktikan kalau ini jadi mahar politik. Tapi kalau main-main seperti ini, ada sanksi, ada akibatnya. Jangan sampai main-main yang seperti ini," tegas Rahmat di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Rahmat mengingatkan, La Nyalla harus memberikan pernyataan yang konsisten terkait uang Rp 40 miliar tersebut. Untuk menindaklanjuti, kata Rahmat, La Nyalla harus bisa membuktikannya. Rahmat melihat ada kesulitan dalam kasus La Nyalla, karena dia bukan calon kepala daerah.

Seandainya La Nyalla adalah calon yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka dia didiskualifikasi, dan partai politik pengusungnya tidak boleh mengikuti pilkada jika benar menerapkan mahar politik untuk dukungan.

"Jangan sampai ini kabar burung diembuskan," ujar Rahmat. (*)

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help