Kader Pro Jokowi Bakal Gugat Ini ke Ketua DPP Projo

Polemik yang terjadi dalam tubuh organisasi masyarakat (ormas) Pro Jokowi (Joko Widodo) atau Projo kian bergulir.

Kader Pro Jokowi Bakal Gugat Ini ke Ketua DPP Projo
Kolase foto- Warta Kota/Dwi Rizki
Organisasi Pro Jokowi kisruh karena diduga lakukan penyelewengan jabatan 

Baca: Dinas SDA Salah Bayar Pembebasan Lahan Waduk, Pemprov DKI Mengaku Tak Tahu

Seperti diketahui sebelumnya, terkait pelengseran sepihak oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi dari jabatan Sekretaris Jenderal Projo digantikan oleh Handoko Wicaksono pada tanggal 1 Desember 2017 lalu.

Sunggul Hamonangan Sirait selaku Kuasa Hukum Guntur Serigar menjelaskan, penggantian jabatan Sekretaris Jenderal Projo lewat penerbitan Surat bernomor 141/Internal/DPP-PROJO/XII/2017 yang ditandatangani oleh Freddy Alex Damanik dan Sinnal Blegur pada tanggal 1 Desember 2017 itu dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 263 Juncto 266 Juncto 55 KUHP tentang Pemalsuan Akta dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

Baca: Buat Nyalon di Jawa Timur, La Nyalla Dimintai Uang Rp 40 Miliar

Sedangkan, Handoko Wicaksono yang selama ini mengaku sebagai Sekretaris Jendral DPP Projo disebutkannya telah melanggar Pasal 14 Undang-undang tahun 1946 Juncto Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara.

Terkait hal tersebut, pihaknya berharap agar permasalah tersebut dapat diselesaikan oleh paratersomasi, apabila tidak pihaknya akan menempuh jalur hukum ke depanya.

"Kami meminta kepada para tersomasi untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dengan klien kami. Sebab berdasarkan AD/ART, maka klien kami berhak dan berwenang penuh sebagai Sekretaris Jendral sah dan belum tergantikan, sesuai dengan keputusan Kongres Pertama DPP Projo pada tanggal 23 Agustus 2014," jelas Advokat dari Kantor Advokat SS and partners itu menegaskan.

"Kami memberi waktu sampai dengan tanggal 8 Desember 2017, apabila tidak menggunakan kesempatan yang kami berikan, maka klien kami akan menempuh dan melakukan segala tuntutan hukum baik secara Pidana maupun Perdata" tambahnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help