Gugat Ketua DPP Projo, Deklarator : Kita Nggak Rela Projo Jadi Alat

Kekecewaan kader dan simpatisan Projo atas polemik di DPP Projo ditanggapi Deklarator Projo, Jonacta Yani Pambukananta lewat gugatan.

Gugat Ketua DPP Projo, Deklarator : Kita Nggak Rela Projo Jadi Alat
Warta Kota/Dwi Rizki
Pendiri sekaligus Deklarator Projo, Jonacta Yani Pambukananta S didampingi kuasa hukum usai mendaftarkan gugatan kepada Ketua DPP Projo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (11/1/2018). 

WARTA KOTA, KEMAYORAN - Kekecewaan yang dirasakan kader serta simpatisan Pro Jokowi (Projo) atas polemik yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo ditanggapi Deklarator Projo, Jonacta Yani Pambukananta S lewat gugatan.

Keberatan itu disampaikannya lantaran ketidakrelaan para kader mengetahui Projo kini justru menjadi alat oknum pengurus DPP Projo saat ini.

"Kita nggak minta apa-apa, cuma satu saja, kita nggak mau Projo dijadikan alat oleh oknum-oknum pengurus DPP Projo sekarang," ungkap Jonacta Yani kepada wartawan usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (11/1/2018).

Permintaan sederhana itu merujuk pada visi dan misi Projo maupun Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sejak Projo dilahirkan pada 21 Desember 2013 silam, yakni mempersatukan serta mensejahterakan rakyat Indonesia.

Akan tetapi, lanjutnya, cita-cita organisasi masyarakat (ormas) yang berasal dari kader serta simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kini diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

"Projo seharusnya mempersatukan, karena itu yang membuat kita kuat dan berhasil membawa pak Jokowi tampil, terpilih menjadi presiden. Tapi sayangnya sekarang ini semua berubah, Projo jadi alat, menyalahi pesan pak Jokowi," jelasnya.

"Karena itu kita daftarkan gugatan ini sekarang, karena kita nggak rela Projo jadi alat," tutupnya menegaskan.

Seperti diketahui sebelumnya, polemik yang terjadi dalam tubuh organisasi masyarakat (ormas) Pro Jokowi (Joko Widodo) atau Projo kian bergulir.

Tidak hanya disomasi lantaran dinilai menyalahgunakan kekuasaan, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo turut digugat para kadernya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (12/1/2018) siang.

Gugatan tersebut diungkapkan salah satu kuasa hukum kader Projo yang menamakan diri sebagai Tim Hukum Jas Merah Projo, Soefianto Soetono berdasarkan keberatan yang dirasakan Jonacta Yani Pambukananta S selaku pendiri dan deklarator Projo dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 silam.

Sebab, lanjutnya, melenceng dari cita-cita dan tujuan dari Projo dan Jokowi, yakni mempersatukan masyarakat, jajaran pengurus DPP Projo justru menutup diri dan menyalahgunakan kewenangannya saat ini.

Padahal, Projo yang dibangun hingga sukses menghantarkan Jokowi masuk dalam bursa Pemilihan Presiden dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini adalah hasil kerja keras seluruh kader Projo Nusantara.

"Projo bukan serta merta berdiri sendiri, sejarah panjang perjuangan mendukung Jokowi dijalani bersama-sama. Tetapi ketika melenceng dari tujuan yang sebenarnya, semuanya harus diperbaiki, Projo harus kembali pada marwahnya sebagai pemersatu rakyat, seperti yang dipesankan bapak Jokowi," ungkap Soefianto Soetono mewakili Jonacta ditemui pada Kamis (11/1/2018) malam.

Terkait hal tersebut, gugatan akan dilayangkan kepada Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan DPP Projo ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (12/1/2018).

Soefianto berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di tubuh Projo saat ini. 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved