Dana Daerah Dipotong, Pemuda Kutai Timur Ajukan Uji Materi

Berulang kali pemerintah pusat melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer ke daerah lantaran Negara mengalami defisit keuangan.

Dana Daerah Dipotong, Pemuda Kutai Timur Ajukan Uji Materi
Warta Kota/Dwi Rizki

WARTA KOTA, JAKARTA - Berulang kali pemerintah pusat melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer ke daerah lantaran Negara mengalami defisit keuangan, pemuda Kutai Timur yang tergabung dalam Organisasi Gerakan 20 Mei Kutai Timur, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (12/1/2018).

Langkah pengujian UU APBN tersebut diungkapkan Ketua G20 Kutai Timur, Irwan dilakukan merujuk Pasal 15 ayat 3 huruf d UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018.

Akibatnya, kontraktor tidak dapat dibayar pun gaji tenaga honorer pemerintah Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini tidak dibayar.

"Bahkan hal yang ironi, beberapa pemerintahan desa sempat menutup pelayanan terhadap masyarakat," kata Irwan kepada wartawan di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Irwan mengatakan, kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga saat ini.

Padahal lanjutnya, pemerintah pusat dan sejumlah daerah lainnya, khususnya Pulau Jawa terus melakukan pembangunan infrastruktur dengan nilai triliyunan rupiah.

Sementara, Kutai Timur sebagai daerah penghasil Batubara terbesar di Indonesia seharusnya diperlakukan secara adil dan proporsional dalam hubungan keuangan negara.

Pemerintah pusat katanya, tidak boleh sewenang-wenang melalukan pemotongan dana bagi hasil karena aturan pembagiannya dan jumlahnya telah jelas diatur dalam undang-undang perimbangan keuangan negara.

"Secara konstitusional pemotongan itu bisa dilakukan kalau Pemkab Kutai Timur melakukan pelanggaran atas alokasi anggaran. Tapi yang terjadi pelanggaran tidak dilakukan, pemotongan terus berlanjut dilakukan," jelasnya.

"Sebab itu G20 Mei mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperlakukan secara adil. Semoga langkah yang dilakukan G20 Mei membawa berkah bagi rakyat Kalimantan Timur khususnya masyarakat Kutai Timur," ujarnya menambahkan.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved