Minta Cabut HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI: Harusnya Anies PTUN, Bukan Kirim Surat

DPRD DKI menilai Gubernur Anies Baswedan membuat ketidakpastian usaha dan investasi di Jakarta.

Minta Cabut HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI: Harusnya Anies PTUN, Bukan Kirim Surat
KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA
Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- DPRD DKI menilai Gubernur Anies Baswedan membuat ketidakpastian usaha dan investasi di Jakarta.

Penilaian itu lantaran Anies berkirim surat ke BPN meminta penundaan dan membatalkan seluruh hak guna bangunan (HGB) pada pengembang pulau reklamasi

Hal itu dinilai membuat investor takut berinvestasi di ibu kota.

Selain itu, dewan juga menilai Anies salah langkah.

Anggota Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DKI Gembong Warsono menyatakan, proyek reklamasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sehingga Anies tak bisa seenaknya meminta pencabutan HGB di Pulau C dan D, serta tak mengeluarkan HBG pulau G.

Gembong menyatakan, jika ingin batalkan HGB di pulau reklamasi sebaiknya tempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia menilai Anies-Sandi sangat senang melakukan evaluasi kebijakan pemerintah sebelumnya dan mencari celah kesalahan.

Politikus PDIP itu menganggap Anies-Sandi tidak memiliki terobosan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved