WartaKota/

Korupsi KTP Elektronik

KPK Terlalu Berkuasa, Mahfud MD : Itu Memang Kewenangannya KPK

Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang disangkakan kepada Setya Novanto menyeret sejumlah pihak.

KPK Terlalu Berkuasa, Mahfud MD : Itu Memang Kewenangannya KPK
Kompas
Mahfud MD 

WARTA KOTA, JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP yang disangkakan kepada Setya Novanto menyeret sejumlah pihak, mulai dari dokter Rumah Sakit Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo dan Fredrich Yunadi selaku mantan Pengacara Setnov.

Beragam pertanyaan pun muncul, khususnya kewenangan tidak terbatas yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Pertanyaan tersebut seperti yang dilontarkan oleh akun @cacuganteng kepada Prof Mohammad Mahfud MD.

Dirinya bertanya apakah penetapan tersangka oleh penyidik KPK terhadap Bimanesh harus berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi (Warta Kota/Yosia Margaretta)

"Prof @mohmahfudmd apakah betul penetapan tersangka dokter harus didahului dengan sidang kode etik IDI?," tanya @cacuganteng.

Pertanyaan pun bergulir kepada mantan penasehat hukum Setnov-sapaan Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Tonny Soerojo lewat akun @TonnySoerojo menanyakan apabila penanganan dokter sebelumnya harus berkoordinasi dengan IDI, mengapa kordinasi serupa tidak dilakukan KPK terkait penetapan status tersangka Fredrich.

"Untuk penanganan dokter 'nakal' KPK berkoordinasi dengan IDI, tapi untuk kasus penasehat hukum kenapa nggak koordinasi dengan Peradi ya prof..?," tanya @TonnySoerojo.

Sedangkan Najib Abede lewat akun @najib_abede menambahkan, tindak pidana dengan dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan yang disangkakan kepada keduanya seharusnya diambil alih oleh pihak Kepolisian, tidak melulu KPK yang diketahui memiliki banyak kasus korupsi yang harus diselesaikan.

"Betul prof, polisi yg mestinya ambil alih kasus ini, biar KPK tdk trksan semaunya, cukuplah KPK fokus pd kasus korupsinya, msh banyak PR dlm kasus e-KTP d kasus 2 besar lainnya," tambah Najib Abede.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help