Korupsi KTP Elektronik

Fredrich Yunadi Bakal Lawan KPK di Praperadilan

Jalur praperadilan ditempuh lantaran ‎Sapriyanto merasa menjadi jalur paling netral agar kliennya memperoleh keadilan yang semestinya.

Fredrich Yunadi Bakal Lawan KPK di Praperadilan
TRIBUNNEWS.COM/SENO TRI SULISTIYONO
Fredrich Yunadi 

WARTA KOTA, PALMERAH - Sapriyanto Refa, Ketua Tim Pembela Fredrich Yunadi dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), siap membela mantan pengacara Setya Novanto yang kini ‎menjadi tersangka di KPK itu.

Langkah hukum yang mungkin ditempuh oleh pihaknya adalah mempertimbangkan pengajuan praperadilan atas status tersangka Fredrich Yunadi, yang diduga menghalangi penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Setya Novanto.

Jalur praperadilan ditempuh lantaran ‎Sapriyanto merasa menjadi jalur paling netral agar kliennya memperoleh keadilan yang semestinya.

Baca: BREAKING NEWS: Mantan Pengacara Setya Novanto dan Dokter RS Permata Hijau Jadi Tersangka KPK

"Ke depannya kami mempertimbangkan langkah yang terbaik yang menguntungkan bagi Pak Fredrich, dan juga bagus untuk penegakan hukum. Kami tidak ingin merusak tatanan yang ada. Maka kami akan melaporkan gugatan praperadilan," ungkap Sapriyanto Refa saat dihubungi wartawan, Kamis (11/1/2018).

Sapriyanto juga mengkritik langkah KPK yang dirasa prematur, karena hanya dalam tempo tiga hari langsung menetapkan Fredrich sebagai tersangka.

"Mana bisa hanya dalam waktu tiga hari menetapkan Pak Fredrich sebagai tersangka? Saya rasa tidak ada perkara seperti itu. Tiga hari, surat dikirim ke kita. Laporan kejadian pada tanggal 5 Januari 2018, lalu pada tanggal 8 Januari 2018 ditetapkan sebagai tersangka. Ada hak tersangka atau calon tersangka yang dilanggar. Diperiksa saja belum sudah ditetapkan tersangka," papar Sapriyanto Refa.

Baca: Setya Novanto Akan Ajukan Jadi Justice Collaborator

Poin lain yang dinilai oleh Sapriyanto janggal adalah pemberlakuaan pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disandang oleh Fredrich dari KPK ini adalah pasal karet.

Menurut Sapriyanto, pasal 21 multitafsir, sehingga tidak menemui kesepakatan bersama mengenai arti menghalang-halangi dan mencegah. Alhasil, dia menilai pasal 21 memiliki pengertinya yang bias dan memiliki definisi layaknya dua sisi mata pisau.

Terlebih, menurut Sapriyanto, seorang pengacara telah memiliki legal standing yang jelas sebagai pembela seseorang yang terjerat kasus hukum. Apalagi, posisi pengacara telah mengantongi hak imunitas yang telah diaminkan oleh dua ketetapan hukum.

Baca: Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Setya Novanto Minta Perlindungan KPK

Aturan tersebut ada di pasal 16 Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang terkenal sebagai hak imunitas advokat yang diajukan oleh sejumlah advokat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempersilakan Fredrich Yunadi mengajukan praperadilan, yang merupakan ranah netral sekaligus upaya KPK memberikan ruang bagi tersangka mendapatkan hak-haknya di ranah peradilan.

"Silakan saja. Kami menghormati hak dari tersangka termasuk permohonan praperadilan. Ini cara KPK memberikan ruang dari hak tersangka mencari keadilan," ucap Febri. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved