WartaKota/
Home »

Depok

DPRD Depok Soroti Lemahnya Pendataan Aset Oleh Pemkot Depok

DPRD Kota Depok menyesalkan ketidakmampuan Pemkot Depok dalam mendata dan menguasai aset lahan, tanah dan bangunan.

DPRD Depok Soroti Lemahnya Pendataan Aset Oleh Pemkot Depok
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Anggota DPRD Kota Depok, Komisi A yang membidangi aset dan anggaran, Siti Nurjannah 

WARTA KOTA, DEPOK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyesalkan lemahnya dan ketidakmampuan Pemkot Depok dalam mendata dan menguasai aset lahan, tanah dan bangunan yang dimiliki Depok setelah dilimpahkan dari Kabupaten Bagor.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Kota Depok, Komisi A yang membidangi aset dan anggaran, Siti Nurjannah, kepada wartawan, Rabu (10/1/2018).

Menurutnya Pemkot Depok masih lemah dan belum memiliki komitmen tinggi dalam mendata, menguasai, dan menjaga aset yang dilimpahkan dari Kabupaten Bogor.

"Kota Depok sebelumnya adalah kecamatan dan bagian dari Kabupaten Bogor. Setelah terjadi reformasi, menjadi pemerintahan kota. Nah, ada penetapan wilayah dan penyerahan aset berupa lahan, dan abangunannya. Tapi, hingga sekarang asetnya, terutama lahan belum jelas benar," kata Siti.

Ia mengatakan di usia Kota Depok yang ke-18, pihaknya akan terus mendorong dan mendukung Pemkot Depok dalam merapikan dan mendata serta menguaasi semua asetnya. Sehingga ada tolak ulur yang jelas dalam penanganan terutama antara Pemkab Bogor dan Pemkot Depok.

Namun Siti Nurjannah, tak dapat menyebutkan berapa luas lahan milik Pemkot Depok yang belum terdata, karena data riil belum dimiliki DPRD.

"Faktor lain yang menyebabkan sulitnya pendataan dan penguasaan aset adalah lemahnya dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok. Karena BPN tidak menjadi bagian dari pemerintahan kota, maka Pemkot Depok sulit meminta BPN membuka data pertanahan aset pemerintah," kata dia.

Menurutnya masalah ini seperti mencari jarum dalam jerami.

"Seperti mengurai benang kusut. BPN tidak mengeluarkan sertifikat tanah kepada Pemkot Depok karena alasan kelengkapan legalitas kurang. Alasannya tak ada tanda peralihan dari Kabupaten Bogor," kata Siti.

Saat ini kata dia Komisi A sedang mengumpulkan data perihal aset Kota Depok yang belum dikuasai.

"Aset fasilitas sosial dan fasilitas umum kota banyak yang hilang. Diadukan ke pengadilan pun, kita banyak yang kalah. Contohnya lahan Pasar Kemiri Muka," kata Siti.

Menurutnya dari 100 bidang lahan yang diklaim Pemkot Depok dan diajukan sertifikatnya ke BPN Depok, selama ini hanya 28 bidang lahan yang berhasil.

Sementara sisanya diklaim pihak lain atau masih bersengketa.

"Siapa yang harus bertanggungjawab soal karut-marut harta kota ini? Pemkot Depok wajib serius dan amanah mengurusi aset tersebut serta menyelesaikannya," kata dia.

Sebab kata Siti selama ink Pemkot Depok kesulitan dalam mencari lahan seperti pembangunan sekolah dan sarana olahraga bagi generasi muda.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help