Beredar Surat OC Kaligis ke Anies: Berhentikan Bambang Jadi Ketua KPK DKI

Kaligis mengatakan, bahwa BW sampai hari ini masih berstatus tersangka dugaan merekayasa pemberian keterangan palsu

Beredar Surat OC Kaligis ke Anies: Berhentikan Bambang Jadi Ketua KPK DKI
Kompas.com

WARTA KOTA, JAKARTA-  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk memberhentikan Ketua  Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Bambang Widjojanto (BW).

Permintaan tersebut dilontarkan pengacara senior OC Kaligis yang saat ini mendekam di tahanan. Menurut Kaligis, BW sampai saat ini masih berstatus tersangka dugaan rekayasa keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

“Dalam rangka menciptakan clean goverment, hendaknya para birokrat yang diangkat punya latar belakang yang bersih pidana, demi terciptanya penegakan hukum yang bersih dan bebas pidana,” tulis O.C Kaligis dalam surat bertanggal 5 Januari 2018 yang ditujukan kepada Anies Baswedan dan beredar di kalangan wartawan.

Dalam suratnya, Kaligis mengatakan, bahwa BW sampai hari ini masih berstatus tersangka dugaan merekayasa pemberian keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. 

Menurutnya, walaupun perkaranya sudah dideponeer tetap tidak menghilangkan statusnya sebagai tersangka.

“Semua ahli hukum akan sependapat dengan saya, bahwa deponeer tidak menghilangkan status tersangka Bambang Widjojanto sampai akhir hayatnya,” terangnya.

Menurutnya, karena status tersangka itu jugalah lantas BW diberhentikan sebagai komisioner KPK. Apalagi banyak catatan penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama masa jabatannya selaku komisioner KPK.

Termasuk temuan BPK mengenai penggunaan uang KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemberhentikannya sebagai tersangka dugaan tindak pidana tidak pernah digugat olen Bambang Widjojanto dan dia sendiri tidak pernah menggugat KPK yang telah memberhentikan dirinya sebagai komisioner,” tegasnya.

Kemudian, keputusan deponeering BW pun tanpa melalui prosedur yang wajar sesuai dengan keputusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016 yang menyatakan keputusan deponeering harus melalui proses konsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kapolri. Proses ini dinilainya tidak dilalui oleh Kejagung.

Halaman
1234
Penulis: Ahmad Sabran
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved