Karyawan Pabrik Laundry di Bekasi Layangkan Gugatan ke Pemerintah

40 karyawan PT Millenium Laundry di Bantargebang yang disegel pemerintah beberapa waku lalu telah melayangkan gugatan ke Komnas HAM.

Karyawan Pabrik Laundry di Bekasi Layangkan Gugatan ke Pemerintah
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Sebanyak 12 warga Perumahan Bumi Mutiara, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mendatangi pabrik PT Millenium Laundry di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Selasa (9/1) pagi. Kedatangan warga yang dikawal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Polsek Bantargebang ini meminta perusahaan tersebut untuk menghentikan produksi karena mencemarkan lingkungan. 

Karyawan Pabrik Laundry di Bekasi Layangkan Gugatan ke Pemerintah

WARTA KOTA, BEKASI - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyebut, 40 karyawan dari PT Millenium Laundry di Kecamatan Bantargebang yang disegel pemerintah beberapa waku lalu telah melayangkan gugatan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Mereka mengajukan gugatan karena memikirkan nasibnya pasca penghentian produksi jasa pencucian jeans di perusahaan tersebut.

"Pak Kadis LH dan kami sempat dipanggil oleh Komnas HAM untuk menjelaskan latarbelakang penyegelan ini," kata Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Sugiono pada Selasa (9/1/2018).

Sugiono mengatakan, Komnas HAM juga sempat mendatangi lokasi pabrik di Jalan Raya Narogong Pangkalan III, RT 05/01, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, untuk melakukan pengecekan situasi.

Gugatan ini, kata dia, dilayangkan oleh karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekera (SP) perusahaan setempat.

"Gugatan tidak ada kaitannya dengan manajemen perusahaan, tetapi karyawan. Mereka sempat resah soal gajinya pasca penghentian produksi pabrik," ujarnya.

Sugiono mengaku siap menghadapi gugatan itu, mengingat seluruh dasar hukum yang melatarbelakangi penyegelan operasional PT ML telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tidak memiliki izin operasional, mereka juga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Bahkan posisi bangunan melanggar garis sempadan sungai (GSS) dengan Kali Bekasi, makanya kami segel," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help