Forum Pemuda NTT Minta Polisi Tuntaskan Kasus Viktor Laiskodat

Forum Pemuda NTT Untuk Pemilu Bermartabat meminta agar pihak Kepolisian dapat menuntaskan kasus yang menjerat Viktor Bungtilu Laiskodat

Forum Pemuda NTT Minta Polisi Tuntaskan Kasus Viktor Laiskodat
Tribunnews
Viktor Laiskodat 

WARTA KOTA, MENTENG -- Harapan atas gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018 dapat berlangsung bersih dan aman, Forum Pemuda NTT Untuk Pemilu Bermartabat meminta agar pihak Kepolisian dapat menuntaskan kasus yang menjerat Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pasalnya, kekerasan dan penebaran kebencian yang disangkakan kepada Viktor kian meresahkan masyarakat NTT saat ini.

Mewakili barisan pemuda NTT, Ketua Forum Pemuda NTT Untuk Pemilu Bermartabat, Willy Watu menjelaskan, permintaan tersebut senyatanya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat NTT.

Sebab, dalam rekaman video Viktor ketika berorasi jelang Pilkada Serentak, politisi Partai Nasdem itu memprovokasi masyarakat untuk membunuh.

"Jangan sampai stigma Masyarakat terhadap Polri dan Dewan Kehormatan DPR melakukan tebang pilih dalam menegakkan hukum, karena pada tanggal 7 Agustus 2017, pak Viktor Laiskodat telah dilaporkan oleh sejumlah partai politik, antara lain Partai Demokrat, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun sampai sekarang, Viktor belum pernah dipanggil untuk mengklarifikasi kasusnya," ungkapnya ditemui Warta Kota di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (8/1/2018) malam.

Tidak adanya kejelasan tersebut, lanjutnya, semakin diperkeruh dengan keterangan Bareskrim Mabes Polri yang menghentikan penyelidikan kasus pada tanggal 21 November 2017.

Akan tetapi, Polri meralat keputusan tersebut lantaran viral di media sosial dengan alasan menunggu keputusan Dewan Kehormatan di DPR.

"Namun sampai saat ini kejelasan Kasusnya tidak terendus lagi setelah Viktor mendeklarasikan dirinya maju di Pilkada NTT. Sebagai orang NTT, saya khawatir, jika kasus ini tidak segera diproses untuk mendapatkan kepastian hukumnya, maka akan ada kesan ke publik bahwa pak Viktor-calon Gubernur NTT kebal hukum, atau setiap kasus yang berhadapan dengan Viktor langsung mentok," ungkapnya.

"Harapan kami agar polisi bekerja lebih cepat untuk mengumumkan status Viktor apakah dihentikan proses penyelidikan kasus ujaran kebencianya dan permusuhan tersebut, sehingga tidak meninggalkan bermacam anggapan dimasyarakat, karena asas hukum kita adalah equality before the law atau persamaan di mata hukum," jelasnya menambahkan.

Seperti dikutip dari Kompas.com pada Jumat (4/8/2017), Viktor Bungtilu Laiskodat dilaporkan Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penghasutan masyarakat untuk melakukan kekerasan sekaligus menebarkan kebencian. Laporan tersebut didasarkan pada rekaman video yang beredar di media sosial.

"Ada beberapa bagian, pertama, soal bagaimana Viktor memprovokasi rakyat untuk saling membunuh. Bung Viktor menyatakan kalau (kelompok ekstremis) datang ke kita, daripada kita yang dibunuh, kita bunuh duluan," ungkapnya kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (4/8/2017).

Tidak hanya itu, Viktor dinilai telah mencederai Partai Gerindra lewat pernyataan Viktor Jika Partai Gerindra adalah partai politik nomor satu yang mendukung kelompok yang menginginkan terwujudnya khilafah di Indonesia.

"Karena visi misi Partai Gerindra sudah sangat jelas, mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-undang Dasar) 1945," jelasnya.

Terkait hal tersebut, Viktor dilaporkan dengan nomor LP/773/VIII /2017 tertanggal 4 Agustus 2017 atas dasar Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help