Alasan Pemuda NTT Minta Polisi Usut Kasus Viktor Laiskodat

Forum Pemuda NTT Untuk Pemilu Bermartabat meminta pihak Kepolisian dapat menuntaskan kasus yang menjerat Viktor Bungtilu Laiskodat.

Alasan Pemuda NTT Minta Polisi Usut Kasus Viktor Laiskodat
Warta Kota/Dwi Rizki
Ketua Forum Pemuda NTT Untuk Pemilu Bermartabat, Willy Watu 

WARTA KOTA, PALMERAH - Forum Pemuda NTT Untuk Pemilu Bermartabat meminta pihak Kepolisian dapat menuntaskan kasus yang menjerat Viktor Bungtilu Laiskodat.

Hal itu bertujuan untuk menghapus keraguan bagi masyarakat NTT dan untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bersih dan aman

Sebab, walau Viktor dilaporkan terkait ujaran kekerasan dan penebaran kebencian yang disangkakan sejumlah partai politik, Politisi Nasdem itu tetap melenggang mulus sebagai salah satu kandidat Calon Gubernur NTT dalam Pilkada Serentak 2018.

"Apalagi saat ini beliau sudah mendeklarasikan untuk maju sebagai Calon Gubernur NTT, jadi Polri dan DPR dapat segera memberikan kepastian hukum pak Viktor. Sehingga dengan dasar itu masyarakat NTT tidak ragu dalam memilih calon Gubernurnya nanti," ungkap Willy Watu, Ketua Forum Pemuda NTT Untuk Pemilu Bermartabat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (8/1/2018) malam.

Karena lanjutnya, apabila proses hukum tidak disegerakan, proses hukum terhadap Viktor akan ditangguhkan sesuai dengan Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014.

Peraturan tersebut mengatur bahwa seluruh laporan terhadap calon kepala daerah, termasuk walikota, bupati dan gubernur, yang berstatus sebagai terlapor saat memasuki tahapan Pilkada dan masa pendaftaran, harus ditangani setelah selesai Pilkada.

"Apabila terus berlarut, keraguan akan semakin besar, masa depan NTT pun terancam. Pilkada jadi tidak aman dan indah, masyarakat NTT kembali menjadi korban," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Viktor Bungtilu Laiskodat dilaporkan oleh sejumlah partai politik, antara lain Partai Demokrat, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) atas dugaan penghasutan masyarakat untuk melakukan kekerasan sekaligus menebarkan kebencian.

Laporan tersebut didasarkan pada rekaman video yang beredar di media sosial.

"Ada beberapa bagian, pertama, soal bagaimana Viktor memprovokasi rakyat untuk saling membunuh. Bung Viktor menyatakan kalau (kelompok ekstremis) datang ke kita, daripada kita yang dibunuh, kita bunuh duluan," ungkap Iwan Sumule, Ketua DPP Partai Gerindra kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri seperti dikutip dari Kompas.com pada Jumat (4/8/2017),

Tidak hanya itu, Viktor dinilai telah mencederai Partai Gerindra lewat pernyataan Viktor Jika Partai Gerindra adalah partai politik nomor satu yang mendukung kelompok yang menginginkan terwujudnya khilafah di Indonesia.

"Karena visi misi Partai Gerindra sudah sangat jelas, mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-undang Dasar) 1945," jelasnya.

Terkait hal tersebut, Viktor dilaporkan dengan nomor LP/773/VIII /2017 tertanggal 4 Agustus 2017 atas dasar Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2, Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help