Wasekjen Demokrat Sebut Hasto Kristiyanto sebagai Jubir yang Buruk bagi PDIP dan Politik Indonesia

"Hasto Kristiyanto adalah juru bicara yang buruk bagi politik Indonesia. Dan juga bagi PDIP, ...," kata Rachlan ... Jumat (5/1/2018).

Wasekjen Demokrat Sebut Hasto Kristiyanto sebagai Jubir yang Buruk bagi PDIP dan Politik Indonesia
Joko Supriyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di lobby Hotel Novoltel Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Kamis (9/3/2017). 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Hasto menjual, Rachland membeli. 

Itulah ungkapan untuk melihat aksi serangan balasan antara Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik

Rachland Nashidik menilai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan hanya sosok populis gadungan yang kekanak-kanakan.

Rachland juga menilai Hasto sebagai juru bicara yang buruk bagi politik Indonesia.

"Hasto Kristiyanto adalah juru bicara yang buruk bagi politik Indonesia. Dan juga bagi PDIP, partai yang sebenarnya perlu lebih keras membuktikan komitmennya kepada kebebasan demokratik dan penegakkan hukum. Rakyat tak akan lupa, semasa Megawati presiden, terjadi pembunuhan pada Munir dan Theys Eluay," kata Rachlan dalam siaran tertulis, Jumat (5/1/2018).

Pernyataan Hasto yang menyebutkan bahwa PDIP menyatu dengan rakyat saat skandal terjadi dinilainya pun tidak tepat.

"Di mana letak 'menyatu dengan rakyat', kalau Mega justru mengangkat jenderal yang diperintah Soeharto untuk mengomandani skandal 27 Juli menjadi Gubernur DKI Jakarta?," imbuhnya.

Klaim yang disampaikan Hasto selain dikatakannya tidak mendasar, juga dia nilai turut menyakiti para korban.

Sebab semasa kepemimpinan Megawati sebagai Presiden RI pada periode 2001 hingga 2004, Hasto diungkapkannya menolak pengusutan kasus tersebut.

"Menyebut PDIP menghadapi skandal 27 Juli dengan cara 'menyatu dengan rakyat' adalah klaim kosong tak berdasar. Ketika itu adalah aktivis mahasiswa dan warga yang aktif mendekati elit PDIP, bukan sebaliknya. Elit PDIP saat itu lebih dekat dengan beberapa elit Jenderal ABRI daripada dengan rakyat," ungkapnya.

"Klaim itu juga menyakiti memori para korban. Semasa Megawati Presiden, ia justru menolak mengusutnya agar hukum tegak dan melayani tuntutan keadilan para korban yang sebagian sampai hari ini nasibnya tak diketahui," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto secara tiba-tiba mengatakan, partainya tidak suka mengeluh apabila ada intervensi usai Rapat Koordinasi Pengumuman Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur empat daerah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat Kamis (4/1/2018).

Ia menjabarkan, saat peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Peristiwa Kuda Tuli, kantor PDIP dibakar orang tidak dikenal, sehingga PDIP tidak bisa mengikuti Pemilu 1997.

Namun, beragam intervensi penguasa kala itu dihadapi PDIP yang berjuang bersama rakyat hingga kini partai tersebut menjadi besar.

"Kami sering kali menerima intervensi, bahkan dari penguasa sekalipun. Tetapi kami diam. Kami tidak suka mengeluh seperti partai sebelah. Di saat ada intervensi itu, maka kami hadir dengan rakyat berjuang bersama rakyat," ungkapnya kepada wartawan seperti dilansir Tribunnews.com Kamis (4/1/2018).

Penulis: Dwi Rizki
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help