Kapolri Bantah Tudingan Adanya Kriminalisasi atas Walikota Samarinda yg Dicagubkan Demokrat

"Kami mengedepankan asas persamaan di muka hukum. Jadi tidak ada proses kriminalisasi," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Kapolri Bantah Tudingan Adanya Kriminalisasi atas Walikota Samarinda yg Dicagubkan Demokrat
via Antaranews.com
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (Antara) 

WARTA KOTA, PALMERAH --  Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri), Jenderal Pol Tito Karnavian, menegaskan, tidak ada kriminalisasi yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri terhadap Walikota Samarinda, Syaharie Jaang, yang menjadi bakal calon gubernur (cawagub) Kalimantan Timur.

"Kami mengedepankan asas persamaan di muka hukum. Jadi tidak ada proses kriminalisasi," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan tidak ada peraturan yang melarang penegak hukum melakukan proses hukum terhadap siapapun yang diduga terlibat tindak pidana. Kriminalisasi, tegasnya, terjadi bila tak ada dugaan tindak pidana namun direkayasa agar menjadi pidana.

"Kriminalisasi terjadi kalau perbuatan bukan tindak pidana tapi dipaksakan menjadi tindak pidana. Tapi kalau ada dugaan pidana, apalagi proses kasusnya hampir satu tahun dan proses itu dilanjutkan, itu namanya penegakan hukum," katanya.

Kapolri juga mengemukakan, pihaknya telah bersepakat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari 2018.

"Mulai 12 Februari jangan ada pemanggilan atau proses hukum terhadap mereka. Proses hukum dilanjutkan setelah pilkada selesai, kecuali kalau ada operasi tangkap tangan," katanya.

Syaharie adalah cagub Kaltim yang diusung oleh Partai Demokrat untuk Pilgub Kaltim 2018. Partai berlambang mercy itu mengusung Syaharie untuk berpasangan dengan Walikota Balikpapan Rizal Effendi.

Pada 3 Januari 2018, Syaharie telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Pengelola Tarif dan Struktur Parkir pada Area Pelabuhan Peti Kemas, Palaran atas nama KSU PDIB.

Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help