Panwaslu Bekasi Tangani Dugaan Politik Praktis Tiga Pejabat Daerah

Dua pejabat Pemkot Bekasi dilaporkan PDIP Kota Bekasi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi.

WARTA KOTA, BEKASI - Dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi dilaporkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi.

Mereka dilaporkan atas dugaan penyebaran kabar hoaks (palsu) tentang editan baliho yang bertuliskan "PDIP Tidak Butuh Umat Islam".

"Kabar hoaks itu disebar ke grup media sosial grup WhatsApp pegawai eselon II, grup lurah dan pengurus RW," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Kota Bekasi, Dedi Wahyudin pada Kamis (4/1/2018).

Dedi mengatakan, dua pegawai yang dilaporkan itu adalah MB dan M. Mereka merupakan pejabat di suatu kecamatan di daerah setempat.

"Kami sayangkan penyebaran kabar itu, padahal si pengunggah di Facebook sudah ditangkap Tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 21 Desember 2017 karena terbukti hoaks," ujarnya.

Dedi mengatakan, awalnya kabar palsu itu disebarkan oleh M ke grup WhatsApp yang isinya pejabat eselon II.

Oleh BM, editan baliho itu diteruskan ke grup WhatsApp yang isinya lurah dan RW di wilayahnya.

Atas penyebaran info hoaks itu, partainya merasa keberatan. Apalagi dilakukan menjelang Pilkada 2018 oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, padahal mereka tidak boleh melakukan politik praktis.

"Penyebaran info hoaks itu ada indikasi mereka secara masif melakukan sosialiasi ke masyarakat luas bahwa seolah-seolah partai kami tidak butuh umat Islam. Ini jelas kami sangat dirugikan," katanya.

Karena itu, pihaknya mendesak agar Panwaslu Kota Bekasi secepatnya memproses laporan tersebut. Laporan ini, kata dia supaya memberi efek jera bagi pejabat lain yang ingin melakukan hal serupa.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved