Home »

News

» Jakarta

Korupsi KTP Elektronik

Kuasa Hukum Novanto Sesalkan JPU Tidak Jelaskan Nama yang Hilang

Kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, mengaku menyesalkan JPU yang tidak menjelaskan detail penyebab nama-nama yang hilang.

Kuasa Hukum Novanto Sesalkan JPU Tidak Jelaskan Nama yang Hilang
Warta Kota/Yosia Margaretha
Kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Yosia Margaretta

WARTA KOTA, KEMAYORAN -- Persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto dengan agenda pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari ini, Kamis (28/12/2017).

Dalam persidangannya kali ini, JPU membacakan tanggapan atas eksepsi yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Novanto.

Namun dari tanggapan yang disampaikan oleh JPU, mereka tidak terlalu menjelaskan detail penyebab hilangnya nama-nama yang ada dalam dakwaan sebelumnya seperti dakwaan Andi Narogong.

Kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya mengaku menyesalkan JPU yang tidak menjelaskan dengan detail penyebab nama-nama yang hilang.

"Kami sangat menyesalkan karena transparansi keadilan itu penting dan ini berkaitan dengan soal keadilan yang nama-nama hilang itu harus ada penjelasannya. Kami sebenarnya menunggu di dalam persidangan hari ini namun hal itu tidak ada.

"Penggabungan dan splitting pun membingungkan tadi argumennya splitting fokus saja dengan perkara ini tapi mengatakan ini ada kaitannya dengan perkara lain karena ini kasus e-KTP, " ujar Firman usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Sebelumnya dalam persidangan JPU menyebutkan bahwa nama-nama tersebut nantinya akan dibawa dalam pokok perkara nantinya namun Firman menganggap hal tersebut dengan menuduh JPU kebingungan mau mendakwa Novanto seperti apa.

"Surat dakwaan pasti menyebut orang yg dipersoalkan bukan pokok perkara nama-nama hilang itu kenapa bisaa terjadi? ini kaitannya juga dengan metode splitsing dan penggabungan mereka sendiri bingung mau melakukan apa di dalam hal ini padahal surat dakwaan sudah menentukan standar keabsahannya, termasuk unsur kerugian negara karen pernyetaan dari nama hilang akan menentukan jumlah kerugian yang diberikan," tutur Firman. (m14)

Penulis: Yosia Margaretta
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help