Barang Haram TGUPP Anies-Sandi Akhirnya Lolos dan Tetap Dibiayai APBD

WARTA KOTA, GAMBIR -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat bereaksi keras terhadap anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Anies-Sandi.

Bahkan Kemendagri sempat mencoret nomenklatur dan anggaran TGUPP dari Raperda APBD DKI 2018.

Lalu Kemendagri meminta TGUPP dibiayai lewat anggaran operasional Gubernur.

Tapi Rabu (27/12/2017) segalanya berubah.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah, mengatakan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait TGUPP.

Baca: Pakar Politik UI Sebut Anies-Sandi Harus Lepas dari Gangguan Tim Sukses

Masalahnya ternyata Kemendagri hanya tak setuju dengan pos anggaran TGUPP Anies-Sandi.

Hasilnya, kata Saefullah, anggaran TGUPP tak boleh dimasukkan di Biro Administrasi Setda Pemprov DKI.

"Tapi harus dimasukkan ke anggaran Bappeda DKI," kata Saefullah dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI di Gedung DPRD di Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).

Wakil Ketua DPRD, Triwisaksana yang jadi pimpinan rapat Banggar pun mengetuk palu menyetujui anggaran TGUPP tetap masuk APBD 2018.

"Jadi ini (TGUPP) tetap bisa dilaksanakan ya," ucap Triwisaksana sambil mengetuk palu.

Sebelumnya pencoretan TGUPP oleh Kemendagri mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Bahkan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Reza Haryadi menyebut bahwa TGUPP Anies-Sandi sudah menjadi barang haram bagi Kemendagri.

Reza termasuk pengamat sekaligus pakar politik yang setuju penghapusan TGUPP.

Menurut Reza, Anies harus lepas dari cengkeraman tim sukses yang meminta-minta jabatan.

Reza menilai Kemendagri sudah memberi jalannya dengan menghapus nomeklatur dan anggaran TGUPP dari Raperda APBD 2018.

Reza menyebut Anies-Sandi hanya perlu bertindak tegas dengan arahan Kemendagri ketika itu.

Tapi ternyata Anies-Sandi tetap memperjuangkan TGUPP dibiayai APBD.(*)