Lulung Pasrah Siap Amankan DPP PPP dan Akui Putusan MA Terkait Dualisme PPP

menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi kubu Djan Faridz terkait dualisme

Lulung Pasrah Siap Amankan DPP PPP dan Akui Putusan MA Terkait Dualisme PPP
Warta Kota/Yosia Margaretta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Haji Lulung, pasrah dengan putusan MA tetkait berakhirnya dualismr di tubuh PPP. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Ketua DPW PPP DKI Jakarta dari kubu Muktamar Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung  Lunggana menghargai sekaligus menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi kubu Djan Faridz terkait dualisme kepengurusan di tubuh DPP PPP.‎

‎Dengan putusan tersebut, Lulung mengakui M Romahurmuziy (Romy) merupakan Ketua Umum DPP PPP yang sah periode 2016-2021 dan Arsul Sani sebagai Sekjen.‎

Lulung yang sempat berada di kubu Djan saat awal-awal terjadi konflik meminta semua pihak di tubuh partainya agar menghormati keputusan tersebut dan kembali bersatu membesarkan PPP.

"Sebagai warga negara dan juga kader PPP yang taat asas, saya konsisten dan hanya akan mematuhi keputusan pengadilan. Sebagaimana juga saya menghormati putusan MA nomor 601 yang saat itu memenangkan Pak Djan. Jadi, sejak awal saya memang hanya patuh pada ketetapan hukum," kata Lulung menanggapi keputusan MA menolak upaya PK kubu Djan Faridz, Jakarta, Senin (25/12/2017).

"Jadi begini, kalau kita bicara tentang Negara, apa itu Politik Negara? Bagi saya Politik Negara adalah UUD 45 dan Idiologi Pancasila. Sementara kalau kita bicara tentang Hukum Negara adalah UU dan Kepastian Hukum. Dan apa itu kepastian Hukum tentang bernegara? Yaitu keputusan dan ketetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam UU," kata Lulung.

Lulung menilai keputusan MA mengakhiru kisruh kepengurusan di DPP PPP

"Dan, sekarang saya siap menerima perintah dari Pak Romy. Insya Allah, tulus dan ikhlas. Termasuk‎, saya siap membantu mengamankan kantor DPP PPP di Menteng," ucap Lulung.

Lulung mengajak semua kader PPP di Tanah Air, khususnya di DKI Jakarta kembali bersatu meluruskan shaf demi bersama-sama membesarkan Partai Ka'bah. 

"Mari kita bersatu, luruskan shaf. Karena ini (proses hukum) sudah selesai," kata Lulung.

"Jadi, tatanannya adalah kalau kita bicara tentang Negara, maka hukum dan politik itu wilayahnya kita bernegara, bukan jalannya kekuasaan pemerintah," ujar Lulung.‎

Wakil Ketua DPRD DKI ini juga menghimbau agar jajaran DPP PPP memperhatikan serpihan-serpihan dari konflik kepengurusan yang sempat terbelah di tubuh PPP, mulai dari tingkat DPP, DPW, DPC hingga ke PAC dan anak ranting di seluruh Indonesia.

"Ini sekarang menjadi tugas besar kita semua, karena sesungguhnya mereka semua adalah potensi dan kekuatan yang rill bagi lumbung suara PPP. Makanya, saya menghimbau kepada Pak Romy agar segera melakukan rekonsiliasi akbar terhadap seluruh kader. Semua harus dirangkul dan disatukan kembali. Karena ini akan jadi kekuatan besa PPP dalam menghadapi Pemilu serentak 2019," ucap Lulung.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved