WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

PDIP Nilai Anies Baswedan Aneh Soal Penarikan Raperda Reklamasi Pulau

Mega proyek reklamasi di Teluk Jakarta dipastikan tak berlanjut sampai 2019.

PDIP Nilai Anies Baswedan Aneh Soal Penarikan Raperda Reklamasi Pulau
KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA
Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA GAMBIR -- Mega proyek reklamasi di Teluk Jakarta dipastikan tak berlanjut sampai 2019.

Pemprov DKI menarik Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dari program legislasi daerah (Prolegda) 2018.

RTR KS Pantura Jakarta merupakan syarat utama untuk melanjutkan Reklamasi di Teluk Jakarta.

Dengan ditariknya regulasi tersebut maka pelaksanaan reklamasi menjadi ilegal.

Sebab perizinan mendirikan bangunan di kawasan tersebut merupakan kewenangan Pemprov DKI.

Anggota Badan pembentukan peraturan daerah (Bappemperda) DPRD DKI, Gembong Warsono mengaku, heran dengan Anies mencabut Raperda RTR KS Pantura Jakarta. Namun, Raperda terkait Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tidak ditarik.

“Ya, tidak ada guna itu RZWP3K. Yang tentukan tata ruang RTR KS Pantura Jakarta,” kata Gembong di DPRD DKI (7/12/2017).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI itu menjelaskan, pemprov harus menyelaraskan program dengan Pemerintah Pusat, telah mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Reklamas. Jika Raperda tak dibahas bagaimana dengan pembangunan di sana.

Dia menegaskan, langkah Anies-Sandi sama saja menghilangkan kepercayaan investasi di ibu kota.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help