WartaKota/
Home »

Depok

PLN Dinilai Tak Efisien dan Menumpuk Utang, Jokowi Diminta Lebih Tegas

Pengamat kelistrikan ini menilai sejumlah kebijakan ketenagalistrikan dan penerapannya oleh pemerintah saat ini semakin carut-marut.

PLN Dinilai Tak Efisien dan Menumpuk Utang, Jokowi Diminta Lebih Tegas
Istimewa
Pengamat Kelistrikan dari Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng 

WARTA KOTA, DEPOK -- Pengamat kelistrikan, Salamuddin Daeng,  menilai sejumlah kebijakan ketenagalistrikan dan penerapannya oleh pemerintah saat ini, semakin karut-marut.

Menurutnya sejumlah masalah muncul, mulai dari target program fasttrack 35 Ribu Mega Watt (MW) yang meleset, inefisiensi di PT PLN, utang PLN yang menumpuk, regulasi yang acap kali berubah, pembangunan transmisi 35 Ribu MW yang terbengkalai, hingga ancaman investor hengkang dari investasi listrik di tanah air.

"Karena itu  Presiden sebaiknya segera mengambil tindakan tegas terhadap para bawahannya. Sumber masalah inefisiensi di PLN adalah penumpukan utang, karena berambisi membangun pembangkit listrik sendiri," kata dosen di Universitas Bung Karno Jakarta ini dalam pesannya yang diterima Warta Kota, Selasa (5/12/2017) malam.

Alasannya, kata Salamuddin, beban utang PLN akhirnya diupayakan dipikul oleh masyarakat dan investor.

"Padahal, kesalahannya terletak pada kekeliruan kebijakan di kementerian dan PLN itu sendiri. Selain menumpuk utang, juga mencekik rakyat dengan pajak serta menghapus berbagai macam subsidi listrik," tutunya.

Karena itu, menurut Salamuddin, regulator harus mencari cara, bagaimana menutup potensi defisit anggaran perusahaan yang begitu besar ke depan. Parahny hal itu dilakukan dengan menaikan tarif listrik dan menekan IPP (independent power producer).

Semua ini, ujarnya, merupakan upaya sistematis PLN menutupi potensi kerugian yang dialami.

"Hal itu terlihat dari penepatan tarif listrik yang sudah naik beberapa kali tanpa melalui mekanisme politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi berdasarkan kebijakan internal perusahaan," katanya

Dia menyebutkan bahwa penyebabnya PLN menanggung utang sangat besa karena  berambisi besar untuk membangun pembangkitnya sendiri.

"Padahal, swasta siap membantu pemerintah membangun pembangkit agar bebannya terbagi, berikut risikonya," kata Salamuddin.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help