KPK akan Periksa Staf Khusus Kementerian ESDM , Menteri Jonan Tetap Dipanggil

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Antonius Tonny Budiono," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK....

KPK akan Periksa Staf Khusus Kementerian ESDM , Menteri Jonan Tetap Dipanggil
Antaranews.com
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) 

WARTA KOTA, PALMERAH --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Kementerian ESDM Hadi Mustofa dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Antonius Tonny Budiono," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Antonius Tonny Budiono adalah mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK berencana memeriksa mantan Menteri Perhubungan 2014-2016 yang kini menjabat Menteri ESDM Ignasius Jonan sebagai saksi bagi tersangka Tonny Budiono pada Senin (4/12/2017).

Namun, Jonan tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena menerima tamu negara, yaitu Menteri Energi Ethiopia yang telah diagendakan sebelumnya. KPK akan menjadwalkan kembali pemanggilan Jonan untuk menjalani pemeriksaan.

"Jadi alasan ketidakhadirannya adalah telah teragenda sebelumnya yaitu menerima tamu negara, Menteri Energi Ethiopia. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan ulang," kata Priharsa, Senin.

Menurut Priharsa, penyidik membutuhkan keterangan Jonan karena yang bersangkutan dianggap memiliki informasi yang diperlukan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

KPK telah memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Selasa (17/10) lalu dalam kasus yang sama untuk tersangka lainnya, yaitu Adiputra Kurniawan yang merupakan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama.

Saat itu, KPK mendalami empat hal terhadap Budi Karya selaku menhub dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.

Pertama, penyidik mendalami tugas dan kewenangan dari Menteri Perhubungan. Selanjutnya, penyidik mendalami adakah bagian dari kewenangan Menhub yang dilimpahkan ke Tonny Budiono.

Halaman
123
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved