Warga Bukit Duri Ingin Shelter Sementara Tetap Layak

Pemprov DKI Jakarta hingga Selasa (5/12) belum juga menemukan lokasi yang pas untuk pembangunan shelter sementara untuk 93 warga Bukit Duri

Warga Bukit Duri Ingin Shelter Sementara Tetap Layak
WARTA KOTA/BANU ADIKARA
Sebanyak 93 warga Bukit Duri dari RW 10, 11, dan 12, Tebet, Jakarta Selatan, memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta, terkait penggusuran rumah di bantaran Kali Ciliwung tahun lalu. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Banu Adikara

WARTA KOTA, TEBET -- Pemprov DKI Jakarta hingga Selasa (5/12) belum juga menemukan lokasi yang pas untuk pembangunan shelter sementara untuk 93 warga Bukit Duri pemenang class action.

Walau demikian, warga tetap menginginkan pemerintah membangun shelter yang layak huni kendati lokasinya nanti harus berada di luar area Bukit Duri.

"Tentunya harus yang sesuai kriteria tempat tinggal yang baik. Lokasinya memang masih dicari, dan kami tidak bisa menentukan di mana shelter itu," kata kuasa hukum warga pemenang class action, Vera Soemarwi pada Selasa (5/12).

Pembangunan shelter, kata Vera, memang sudah termasuk program pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Pengadaan Tanah.

Vera menjelaskan, berdasarkan undang-undang tersebut, warga yang tanahnya terkena gusuran oleh pemerintah semestinya diberikan tempat sementara untuk tinggal.

"Ini yang tidak dilakukan oleh gubernur periode sebelumnya. Dalam Undang-undang Pengadaan Tanah, hal ini disebut sebagai masa tunggu. Selama masa tunggu ini, lokasi sementara yang diberikan semuanya ditanggung oleh pemilik atau pelaksana proyek, dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), " kata Vera.

Warga, kata Vera, saat ini hanya bisa menunggu follow up leboy lanjut dari pihak Pemprov DKI Jakarta soal penentuan lokasi shelter, dan juga pembangunannya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah menganggarkan dana pembangunan shelter Bukit Duri sebesar Rp 6 miliar.

Shelter ini dibangun sebagai lokasi sementara bagi para warga pemenang is sembari mereka menunggu realisasi penggantian ganti rugi sebesar Rp 200 juta per kepala, dan pembangunan kampung susun yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Warga para pemenang class action sendiri kini masih tinggal di beragam lokasi. Beberapa dari mereka mengontrak, sementara sebagian lagi menumpang tinggal di rumah kerabat mereka.

Pembangunan shelter direncanakan menggunakan beton tipis, agar shelter tersebut nanti tetap bisa berdiri kokoh walau diterpa kondisi cuaca yang tidak baik.

Walau demikian, Pemprov DKI Jakarta masih menemui kendala lain, yakni belum adanya lahan di kawasan Bukit Duri yang cocok untuk pembangunan shelter tersebut.

Sebab, kondisi Bukit Duri sendiri saat ini sudah sangat padat dengan bangunan. Dengan kondisi tersebut, shelter bagi warga Bukit Duri nampaknya memang harus dibangun di lokasi lain. (*)

Penulis: Banu Adikara
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help