Status Kependudukan Warga Bukit Duri Masih Tetap seperti Sedia Kala

Walau warga sudah tidak tinggal di sana karena tergusur, status kependudukan tetap tercatat sebagai warga Bukit Duri.

Status Kependudukan Warga Bukit Duri Masih Tetap seperti Sedia Kala
Warta Kota/Feryanto Hadi
Ratusan Warga Bukit Duri yang telah tinggal di rumah-rumah susun menyaksikan bekas kampung mereka diratakan dengan tanah, Selasa (11/7/2017) 

WARTA KOTA, TEBET -- Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, Abdul Haris mengatakan bahwa status kependudukan warga Bukit Duri yang terkena gusuran hingga kini belum berubah.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu membuat keputusan bahwa status kependudukan warga yang terkena gusuran harus dikembalikan seperti semula.

Di Jakarta Selatan, hal ini berlaku bagi warga Bukit Duri yang terkena gusuran setahun lalu.

Artinya, walau warga sudah tidak tinggal di sana lagi karena tergusur, status kependudukannya harus tetap tercatat sebagai warga Bukit Duri.

Abdul Hari menuturkan, sampai Selasa (5/12/2017), belum ada warga Bukit Duri yang mengubah data kependudukan mereka.

"Sepanjang saat ini, data yang bersangkutan masih ada dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada alamat tersebut, struktur kepengurusan RT dan RW-nya masih ada dan belum terhapus oleh lurah," kata Haris.

Data-data ini, kata Haris, tercatat mulai dari warga yang terkena gusuran mulai dari awal tahun 2016 silam,termasuk warga yang sudah pindah ke Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

"Untuk data kependudukan yang berubah harus ada permohonan, dan tidak serta merta pindah begitu saja. Bisa saja secara fisik orangnya sudah pindah ke Rawa Bebek, namun secara administrasinya belum diurus," katanya.

Haris juga menjelaskan bahwa sistem administrasi dukcapil mengikuti azas registrasi.

"Artinya, perubahan data yang dilakukan harus berdasarkan permohonan. Kecuali ada kebijakan lain dari lurah yang telah menghapus struktur RT dan RW suatu tempat maka baru kami akan mengikuti. Karena penerbitan kartu keluarga harus ditandatangani RT," kata Haris.

Penulis: Banu Adikara
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help