WartaKota/

Lahan Seluas 14 Hektar untuk Pembangunan Depo LRT Masih Dikuasai Warga

Lahan sekitar 14 hektar untuk pembangunan sarana depo kereta api ringan atau LRT masih dikuasai kalangan warga.

Lahan Seluas 14 Hektar untuk Pembangunan Depo LRT Masih Dikuasai Warga
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Diskusi terbuka membicarakan perkembangan proyek depo untuk Light Rail Transit (LRT) di Desa Jatimulya, Tambun, Kabupaten Bekasi. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Lahan sekitar 14 hektar untuk pembangunan depo kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) masih dikuasai masyarakat.

Seluruh lahan itu tersebar di tiga daerah, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta.

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) LRT pada Kementerian Perhubungan, Jumardi mengatakan, total kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT mencapai 60 hektar. Kebutuhan lahan yang paling luas berada di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Di sana pihaknya membutuhkan lahan seluas 11 hektar untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta. Enam hektar di antaranya lahan milik PT Adhi Karya, namun dikuasai oleh 300 Kepala Keluarga (KK).

Pembangunan Depo LRT di kawasan Grand Dhika City.
Pembangunan Depo LRT di kawasan Grand Dhika City. (Kompasiana)

Sedangkan, lima hektar lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pembebasan lahan setidaknya membutuhkan waktu selama lima hingga enam bulan, tapi kita targetkan awal tahun sudah selesai sehingga Maret 2018 sudah pengerjaan depo,” ujar Jumardi di Bekasi pada Selasa (5/12/2017) siang.

Jumardi menyampaikan hal itu saat menggelar diskusi dengan tema ‘LRT dan Masa Depan Bekasi’ di Universitas Islam’45 (Unisma) , Bekasi Timur, Kota Bekasi. Hadir dalam acara itu Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisma, M. Harun Al Rasyid, Pengamat Perkotaan dan Transportasi, Yayat Supiratna, dan wartawan senior Harian Warta Kota, Gede Moenanto sebagai moderator.

Sementara itu, kata dia, tiga hektar yang harus dibebaskan lagi tersebar di beberapa titik di Kota Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta. Dalam pembebasan lahan seluas 14 hektar ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 1,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

Pembangunan Depo LRT di kawasan Grand Dhika City.
Pembangunan Depo LRT di kawasan Grand Dhika City. (YouTube)

Dia mencatat, nilai investasi dari pembangunan LRT mencapai Rp 31 triliun. Dana itu bukan diperoleh dari APBN saja, tapi dari pinjaman yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta. Dari nilai itu, pemerintah menyuntikan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7,6 triliun, dan sisanya dicarikan dari pinjaman ke lembaga lain.

Dia mencatat, progres fisik pengerjaan pembangunan LRT sampai 24 November 2017 mencapai 25,212 persen. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang-Cibubur mencapai 44,685 persen; lintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas mencapai 11,458 persen dan lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur mencapai 26,360 persen. “Target kami LRT sudah bisa dioperasikan pada 31 Mei 2019,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help