WartaKota/
Home »

Depok

Ini Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Lahan Pembangunan Puskesmas yang Dipersoalkan Warga

Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad membantah bahwa pihaknya mengambil alih sepihak lahan fasos dan fasum di sana.

Ini Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Lahan Pembangunan Puskesmas yang Dipersoalkan Warga
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pembongkaran tembok pagar sepanjang sekitar 30 meter dan setinggi 1,5 meter yang dibangun warga di lahan proyek pembangunan Puskesmas Kecamatan Cilodong, di Sektor Melati di Perumahan Grand Depok City (GDC), RW 5, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok. Tembok pagar ini merupakan bentuk protes warga sekitar. 

WARTA KOTA, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad membantah bahwa pihaknya mengambil alih sepihak lahan fasos dan fasum di sana.

Hal itu terkait proyek pembangunan Puskesmas Kecamatan Cilodong di Sektor Melati di Perumahan Grand Depok City (GDC), RW 05, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok.

Lahan fasos dan fasum yang dipersoalkan warga sekitar bahkan sempat dipagari tembok oleh warga.

"Pengembang yang menyerahkan assetnya ke kami. Kita tidak pernah membuat perjanjian atau meminta fasilitas publik menjadi aset pemerintah," kata Idris di Balai Kota Depok, Selasa (5/12/2017).

Menurutnya, saat diserahkan oleh pengembang, diakuinya bahwa siteplan awalnya memang lahan itu untuk taman.

"Meski demikian, pemerintah tetap berhak merubah aset tersebut untuk dijadikan sebagai tempat lainnya sepanjang untuk kepentingan publik. Perlu diketahui meski siteplan awalnya adalah taman, tapi tidak seluruhnya aset tersebut untuk taman," kata Idris.

Secara umum kata dia asset dapat dipakai Pemkot Depok asalkan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Sengan catatan di musyawarahkan. "Serta kompensasi apa dengan warga di perumahan tersebut. Jadi itu mekanisme umumnya," kata Idris.

Sesuai RPJMD yang ada, kata Idris, Pemkot Depok membutuhkan Puskesmas rawat inap 24 jam di Kecamatan Cilodong.

"Namun kami terkendala lahan di Cilodong. Akhirnya diambillah kebijakan SKPL sehingga di Sektor Melati, Perumahan GDC ditetapkan akan dibangun Puskesmas Cilodong rawat inap 24 jam," katanya.

Selain itu kata Idris, pembangunan Puskesmas Cilodong di sana sudah melalui kajian menyeluruh.

"Kalau tidak ada kajian, maka pembangunan tersebut akan kena sanksi administrasi. Jadi pemerintah tidak sembarangan, sudah ada kajian tentang limbahnya. Dan perlu juga dipahami bahwa tidak semua pembangunan harus melibatkan masyarakat," kata Idris.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help