Ini Sejumlah Permintaan DPRD Setelah APBD DKI 2018 Ditetapkan

“Beberapa poin yang kami sampaikan yaitu mengingat saat ini banyak bangunan gedung sekolah yang rusak DPRD mengharapkan agar dibuatkan skema

Ini Sejumlah Permintaan DPRD Setelah APBD DKI 2018 Ditetapkan
Warta Kota/angga bhagya nugraha
Ilustrasi sekolah roboh 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyoroti berbagai hal dalam masalah pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, yang telah ditetapkan senilai Rp 77,1 triliun.

Salah satu yang disoroti adalah masalah pendidikan.

“Beberapa poin yang kami sampaikan yaitu mengingat saat ini banyak bangunan gedung sekolah yang rusak DPRD mengharapkan agar dibuatkan skema atau target selama lima tahun agar bisa diselesaikan perbaikannya,” kata Syarifuddin, Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura, membacakan hasil pembahasan Banggar, di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Lalu, lanjutnya, DPRD juga menilai perlu diberlakukan kembali BOP (Bantuan Operasional sekolah) kepada sekolah swasta di wilayah DKI Jakarta. 

Serta dikaji kembali aturan  regulasi mekanisme pemberian BOP tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan pada implementasinya. 

“DPRD juga mengimbau agar dinas pendidikan mempersiapkan dengan matang UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dengan menyediakan perlengkapan IT yang memadai agar pelaksanaan penunjang kegiatan ujian tersebut dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Kemudian untuk UNBK itu sendiri maksimal dijadikan dua sesi ujian di sekolah-sekolah negeri dan swasta di DKI Jakarta.

“Selain itu untuk anggaran BOP PAUD yang sebesar Rp 86 miliar naik Rp 94 miliar pada RAPBD 2018 diharapkan dapat direalisasikan. Juga terserap dengan baik sehingga alokasi anggaran tersebut dapat digunakan secara maksimal dalam membangun karakter anak bangsa sejak dini,” ujarnya.

Kemudian, dalam implementasi dana hibah atau bansos KJP Plus urusan teknis di lapangan dalam hal verifikasi data penerima KJP Plus ini harus lebih ditertibkan.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Andy Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved