APBD DKI 2018 Disahkan, DPRD DKI Minta Konsep Program DP Rumah Nol Rupiah Diperjelas

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, senilai Rp 77,1 triliun, di Gedung Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dalam pengesahan tersebut, disampaikan juga hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Yaitu terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun Anggaran 2018.

Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin  yang membacakan hasil pembahasan Banggar tersebut mengatakan salah satunya di bidang perekonomian.

Khususnya dalam program DP rumah nol rupiah.

“Dalam menyusun RAPBD DPRD memperhatikan mengenai Program kerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan program DP rumah Nol rupiah. Yaitu agar konsep tersebut diperjelas mengenai status kepemilikannya apakah menjadi milik pribadi atau hanya sewa, legalitas lahan yang dipergunakan. Disamping itu perlu diperjelas kriteria yang mendapatkan Rumah DP 0 persen,” kata Syarifuddin.

Dalam menyusun RAPBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjutnya harus memperhatikan mengenai Program Kerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan program Rumah DP 0 Rupiah.

“Yang paling memungkinkan untuk merealisasikan Program DP 0 rupiah adalah BUMD ditinjau dari azas legalitas formalnya,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, terkait keberlangsungan dari pada BUMD-BUMD yang selama ini telah mendapatkan modal yang diamanahkan dari pada perda pembentukan dari pada BUMD itu sendiri.