Renovasi Kolam Ikan Rp 620 Juta Diusulkan oleh Anggota DPRD DKI, Sekwan Cuma Tanda Tangan Pengajuan

Atas usulan banyak anggota itu, Yuliadi mengaku memang dirinya lah yang berwenang mengajukan anggaran itu.

Renovasi Kolam Ikan Rp 620 Juta Diusulkan oleh Anggota DPRD DKI, Sekwan Cuma Tanda Tangan Pengajuan
TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTAMA
Sekretaris DPRD Jakarta Muhammad Yuliadi, usai rapat Banggar di Balai Kota, Senin (27/11/2017). 

WARTA KOTA, GAMBIR - Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi tercatat sebagai pihak yang mengusulkan anggaran renovasi kolam ikan yang memakan biaya sebesar Rp 620 juta.

Berdasarkan wawancara bersama Tribunnews.com, Senin (27/11/2017), Yuliadi menyebut pengusulan anggaran itu merupakan inisiatif dari banyak anggota DPRD Jakarta. Namun, ia enggan menyebut nama-namanya.

“Iya, usulan anggaran itu merupakan inisiatif dari banyak anggota DPRD Jakarta untuk memperbaiki kolam. Tidak usah disebutkan satu-satu lah namanya, kan ada banyak,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, usai rapat Badan Anggaran DPRD Jakarta.

Baca: Usulkan Renovasi Kolam Ikan di Balai Kota Rp 620 Juta, Ini Penjelasan Sekretaris DPRD DKI Jakarta

Atas usulan banyak anggota itu, Yuliadi mengaku memang dirinya lah yang berwenang mengajukan anggaran itu.

“Usulan itu kan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), SKPD dari Sekwan (Sekretaris Dewan), Sekwan kan saya. Memang saya yang harus tanda tangan pengajuan,” jelasnya.

“Usulan itu kita ajukan karena mempertimbangkan tampilan saja, juga agar ikan koi bisa hidup di kolam itu. Pernah kami pelihara ikan koi tapi mati, katanya speknya salah, perlu digali lebih dalam, dan ganti conblock, sehingga biayanya jadi mahal,” paparnya.

Baca: Pekan Depan DPRD Bakal Tanyakan Alasan Sekretariat Anggarkan Biaya Kolam Ikan Rp 620 Juta

Usulan anggaran renovasi kolam ikan itu menjadi polemik dalam rapat Banggar DPRD Jakarta. Pada rapat kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta anggaran itu dihapuskan.

“Saya minta anggaran Rp 620 juta itu dihapuskan, karena kabar yang berhembus di media, saya yang mengusulkan untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Padahal saya tidak pernah ‘cawe-cawe’ soal anggaran itu,” papar Prasetio Edi Marsudi.

Sedangkan keterlibatan Muhammad Yuliadi terlacak oleh Ketua Bappeda Jakarta Tuty Kusumawati.

“Dari data online ini terlihat yang mengusulkan atas nama Muhammad Yuliadi pada tanggal 7 April 2017 dan diperbarui 26 Mei 2017,” ungkap Tuty. (Rizal Bomantama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help