Berita Heboh

Jokowi: Awas! Intelijen Saya Banyak

Presiden Jokowi mengingatkan, jangan ada lagi pengurusan sertifikat hak atas tanah yang memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Jokowi: Awas! Intelijen Saya Banyak
Warta Kota/Henry Lopulalan
Presiden Joko Widodo saat acara Pemberian Nama Pesawat N219 di Base Ops, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur , Jumat (10/11/2017). Presiden memberikan nama Nurtanio kepada purwarupa pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa hasil kerjasama PTDI dan LAPAN. 

WARTA KOTA, SERDANG BEDAGAI - Presiden Joko Widodo akan terus mengawasi pengurusan sertifikat hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Presiden Jokowi mengingatkan, jangan ada lagi pengurusan sertifikat hak atas tanah yang memakan waktu hingga bertahun-tahun.

"Sudah bukan zamannya lagi urus sertifikat dua tahun, tiga tahun enggak rampung-rampung," ujar Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11/2017).

Dia menambahkan, "Awas! Saya ikuti terus. Jangan dipikir saya enggak punya intelijen, intelijen saya banyak."

Baca: Sandiaga Uno Siap Tampung Seribu Mantan Pegawai Alexis ke OK OCE

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan melakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah secara besar-besaran.

Tahun ini, pemerintah menargetkan lima juta penerbitan sertifikat kepada masyarakat.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri BPN Sofyan Djalil untuk segera menerbitkan sertifikat tanah.

"Kerjain tahun ini lima juta, tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta," katanya.

Presiden Jokowi melanjutkan, "Tahun depannya lagi mungkin 15 juta, tahun depannya lagi 20 juta. Yang pusing Kantor BPN. Ya memang harus bekerja untuk rakyat." 

Upaya pemerintah memiliki target besar dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut, lantaran Presiden Jokowi menemukan berbagai persoalan di daerah mengenai sengketa lahan.

"Ini masalah besar kita. Setiap saya ke kampung, desa, selalu yang dikeluhkan sengketa lahan, sengketa tanah antara penduduk dengan swasta," tandasnya.

"Ada enggak di sini masalah sengketa? Antara penduduk dengan penduduk, ada. Penduduk dengan pemerintah. Saya tiap ke daerah suaranya itu. Setelah saya cek apa sih sebabnya? Karena rakyat belum pegang sertifikat," tambah Presiden Jokowi. (*)

Penulis: Nicolas Manafe
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help