Ganti Rugi Lahan Proyek Kereta Cepat, Warga Minta Rp 25 Juta per Meter

"Kami maunya setinggi-tingginya, atau minimal Rp 25 juta per meter untuk tanah, kalau bangunan kan relatif.."

Ganti Rugi Lahan Proyek Kereta Cepat, Warga Minta Rp 25 Juta per Meter
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Presiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis (21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung. 

WARTA KOTA, MAKASAR -- Hampir 30 tahun Sunardi (62) tinggal di RW 07/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur.

Namun tempat tinggal yang ia tempati puluhan tahun tersebut terkena dampak proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Kurang lebih sekitar 120 KK yang nantinya terkena dampak proyek ini. Atas proyek tersebut warga meminta ganti rugi sebesar Rp 25 juta per meter untuk tanah.

"Kami mendukung, karena ini program pemerintah, jadi warga di sini sangat mendukung hanya saja pengantiannya jangan sampai merugikan," kata Sunardi saat ditemui, Selasa (28/11/2017).

Namun menurut Sunardi harga tersebut sudah sepakati dalam musyawarah antarwarga beberapa waktu lalu. Untuk itu jika nantinya harga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan warga. Ia dan beberapa warga tetap akan bertahan hingga ada solusinya.

"Kami maunya setinggi-tingginya, atau minimal Rp 25 juta per meter untuk tanah, kalau bangunan kan relatif," katanya.

Sementara itu Ketua paguyupan warga terdampak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Joko Irianto mengatakan diharapkan nantinya ganti rugi yang diberikan kepada warga setempat adalah bisa tetap menjadi warga Jakarta.

Dan hal itulah yang saat ini diperjuangkan oleh warga yang terdampak dari proyek Kereta Api Cepat ini.

"Harapan winning solution warga siap membantu negara tapi warga harus dihargai dan dimanusiakan, kami boleh menempati di jakarta juga dengan luas bangunan yang sama di Jakarta. Jadi bukan kita pindah keluar kota tapi ukuran bangunan tidak sesuai dengan saat ini tentu hal tersebut sangat merugikan," tandasnya. (m13)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved