Korupsi KTP Elektronik
Golkar akan Dihukum Rakyat Jika Mempertahankan Setya Novanto
Golkar harus memilih, merelakan ketua umumnya, Setya Novanto yang sedang terbelit kasus hukum di KPK, atau melawan rakyat.
lihat foto
WARTA KOTA, PALMERAH - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, Partai Golkar saat ini sedang berada dalam kondisi 'buah simalakama', alias serba salah.
Sebab, Golkar harus memilih, merelakan ketua umumnya, Setya Novanto yang sedang terbelit kasus hukum di KPK, atau melawan rakyat.
Menurut Ujang, sikap Golkar yang masih mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum dan Ketua DPR, sama saja dengan sikap melawan kehendak rakyat.
Baca: Pakta Integritas Partai Golkar Tak Berlaku untuk Setya Novanto
"Saya kira kita semua tahu, bahwa rakyat hari ini menginginkan Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR RI. Pemberitaan tentang Setya Novanto akhir-akhir ini bagaikan sinetron berseri yang tak ada habis-habisnya," ujar Ujang ketika dihubungi, Sabtu (25/11/2017).
Ia menambahkan, pemberitaan tersebut bukan malah mengangkat popularitas Partai Golkar.
"Malah itu merupakan kampanye hitam gratis bagi partai berlambang pohon beringin tersebut," imbuhnya.
Baca: Otto Hasibuan Minta Setya Novanto Legawa Jika Harus Disidang
Pengamat politik lulusan program doktor Universitas Indonesia ini juga menyadari bahwa Novanto masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya.
Setya Novanto, terang Ujang, mungkin saja memegang kartu as di internal Golkar. Tapi, menurut Ujang, Novanto lebih elok sebagai negarawan jika rela melepas jabatan yang melekat pada dirinya.
Novanto harus menyadari, kasus hukum yang dihadapinya saat ini membuat citra dan elektabilitas partai yang dipimpinnya menjadi merosot.
Baca: Jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Setya Novanto Masih Dapat Uang Tunjangan Ketua DPR
Bahkan, kata Ujang, Novanto harus tahu bahwa DPR RI juga di mata masyarakat bagaikan lembaga legislatif yang tidak lagi mewakili suara rakyat.
"Itu semua karena kasus hukum Novanto saat ini," cetus Ujang.
Untuk itu, Partai Golkar harus memilih, mempertahankan Novanto atau melawan rakyat. Jika tetap mempertahankan Novanto, konsekuensinya Golkar akan mendapat hukuman dari rakyat di pilkada dan pilpres nanti.
"Golkar akan dihukum rakyat dengan tidak dipilihnya Golkar di Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 nanti, jika masih mempertahankan Novanto," tuturnya. (Vincentius Jyestha)
