Puluhan Pemuda NTT Demo di Depan Kantor DPP PDIP

Mereka menuntut agar PDIP tidak memilih calon kepala daerah bermasalah dalam Pilkada NTT pada Pilkada serentak tahun 2018 mendatang.

Puluhan Pemuda NTT Demo di Depan Kantor DPP PDIP
Warta Kota/Dwi Rizki
Puluhan pemuda NTT yang tergabung dalam 'Koalisi untuk Demokrasi Berintegritas di NTT' menggelar unjuk rasa di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (23/11/2017). 

WARTA KOTA, MENTENG -- Resah akan perkembangan politik di kampung halaman, puluhan pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam 'Koalisi untuk Demokrasi Berintegritas di NTT' menggelar unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (23/11/2017).

Mereka menuntut agar PDIP tidak memilih calon kepala daerah bermasalah dalam Pilkada NTT pada Pilkada serentak tahun 2018 mendatang.

Aksi unjuk rasa tersebut diungkapkan perwakilan Koalisi, Paulus Gregorius Kune sengaja dilakukan di kantor DPP PDIP lantaran PDIP merupakan Partai Pemenang Pilpres tahun 2014 dan sangat berpengaruh dalam Pilkada serentak.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar PDIP dapat memilih calon pemimpin yang baik bagi tanah kelahirannya ke depan.

"Kami mendengar salah satu nama yang akan diusung PDIP di Pilgub NTT adalah Marianus Sae. Jika ini benar, maka kami sangat menyayangkan. Karena Marianus adalah bupati yang patut diduga masih bermasalah secara hukum dan moral. PDIP seharusnya mengusung bacagub yang berintegritas, tidak boleh orang yang bermasalah secara hukum dan moral," ujarnya di sela-sela unjuk rasa di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (24/11).

Alasan Pria yang disapa Polce ini menuntut agar PDIP tidak mengusung Marianus Sae yang kini aktif menjabat sebagai Bupati Ngada sebagai calon Gubernur NTT itu karena status tersangka dalam kasus pemblokiran Bandara Turelelo-Soa, Ngada, Bejawa, NTT pada 21 Desember 2013 silam.

Menurut Polce, kasus ini sudah lama ditangani oleh Polda NTT dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan, namun penanganannya sangat lamban dan tidak jelas sampai sekarang.

"Kasus blokir bandara ini sangat jelas karena yang memerintah Satpol PP Ngada untuk blokir bandara pada saat itu adalah Marianus Sae. Tetapi, status Marianus Sae masih tersangka, sementara 23 Satpol PP sudah masuk penjara, padahal Satpol PP ini hanya menjalankan perintah atasan kala itu," jelasnya.

Bersamaan, Anggota Koalisi yang juga menjadi Koordinator bidang Advokasi dan Hukum Formadda NTT Hendrikus Hali Atagoran meyakini bahwa PDIP akan selektif dalam memilih cagub NTT dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek integritas.

Menurut Hali, aspek integritas ini tentunya terkait dengan ketaatan bacagub terhadap aturan dan tidak melakukan perbuatan asusila.

"Sebagai partai politik yang berkuasa di NTT dan Indonesia, PDIP harus berkontribusi nyata untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Tidak memilih atau mengusung bacagub yang patut diduga bermasalah secara hukum dan moral, seperti Marianus Sae," jelasnya.

Sebagai partai politik, lanjutnya, PDIP mempunyai tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, jujur, dan bersih.

Harapannya, pemimpin-pemimpin daerah tersebut mampu membawa masyarakat kepada kesejahteraan.

"Nah, jika PDIP mendukung Marianus Sae, maka bisa berdampak negatif terhadap PDIP karena akan dinilai oleh masyarakat NTT mendukung orang yang diduga bermasalah secara hukum dan moral. Hal ini tidak sesuai dengan semangat Nawa Cita dan revolusi mental yang diusung PDIP bersama Jokowi-JK di tingkat nasional," tutupnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help