DPR Menilai Laporan Amnesty International Terkait Nasib Rohingya Perlu Ditindaklanjuti

Komisi I DPR-RI akan menindaklanjuti laporan Amnesty Internasional dengan mengundang Menlu, Retno Lestari Priansari Marsudi.

DPR Menilai Laporan Amnesty International Terkait Nasib Rohingya Perlu Ditindaklanjuti
Warta Kota
Laporan Amnesty International itu disampaikan peneliti, Elise Tillet, saat berjumpa dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin di ruang tamu Komisi I DPR-RI, Kamis (23/11/2017). 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya masih terus terjadi.

Salah satunya, sulitnya untuk mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan bagi etnis Rohingya.

Demikian laporan Amnesty International yang disampaikan peneliti, Elise Tillet, saat berjumpa dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin di ruang tamu Komisi I DPR-RI, Kamis (23/11/2017).

TB Hasanuddin mengatakan, Komisi I DPR-RI akan menindaklanjuti laporan Amnesty Internasional tersebut dengan mengundang Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar.

laporan Amnesty International yang disampaikan peneliti, Elise Tillet, saat berjumpa dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin di ruang tamu Komisi I DPR-RI, Kamis (23/11/2017).
laporan Amnesty International yang disampaikan peneliti, Elise Tillet, saat berjumpa dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin di ruang tamu Komisi I DPR-RI, Kamis (23/11/2017). (Warta Kota)

"Kita akan evaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi persoalan yang dialami etnis Rohingya. Kalau upaya yang sudah dilakukan belum ada hasil yang maksimal, maka kita rumuskan lagi solusi untuk mengatasi hal itu," kata TB Hasanuddin.

Apalagi, sambung TB Hasanuddin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pernah melakukan pertemuan dan menyerahkan usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada konsulat negara Myanmar dalam misi diplomasi di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9/2017).

"Jadi, kita harus tahu sejauh mana progres dari usulan yang pernah disampaikan Menteri Luar Negeri RI kepada otorita Myanmar dalam mengatasi persoalan etnis Rohingya," tutur TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menambahkan, jika pemerintah Myanmar ternyata tidak konkret dalam menjalankan usulan pemerintah Indonesia, Komisi I DPR-RI akan melakukan pertemuan dengan parlemen di Myanmar untuk membahas masalah kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya.

"Kalau perlu, nanti Komisi I DPR melakukan pertemuan dengan parlemen Myanmar," tukas TB Hasanuddin.

laporan Amnesty International yang disampaikan peneliti, Elise Tillet, saat berjumpa dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin di ruang tamu Komisi I DPR-RI, Kamis (23/11/2017).
laporan Amnesty International yang disampaikan peneliti, Elise Tillet, saat berjumpa dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin di ruang tamu Komisi I DPR-RI, Kamis (23/11/2017). (Warta Kota)

Sebagai informasi, utusan dari Amnesty International, yakni, Elise Tillet hari ini, Kamis (23/11/2017) melaporkan perkembangan terakhir nasib etnis Rohingya di Myanmar kepada Komisi I DPR-RI yang diwakili TB Hasanuddin.

Halaman
12
Penulis: Gede Moenanto Soekowati
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved