Anggota Dewan Ini Ngaku Bukan Pendukung Anies-Sandi, Beberkan Keburukan Salah Satu Programnya

Akibat kebijakan kecamatan jadi pusat aduan, usulan anggaran terkait penyediaan makan dan minum di 44 kecamatan di Jakarta melonjak.

Anggota Dewan Ini Ngaku Bukan Pendukung Anies-Sandi, Beberkan Keburukan Salah Satu Programnya
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Suasana rapat pembahasan RAPBD 2018 di Komisi A DPRD DKI, Rabu (22/11/2017). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Anies-Sandi membuat skema baru pengaduan masyarakat di DKI Jakarta.

Pemimpin baru Jakarta ini menjadikan kantor kecamatan menjadi pusat aduan setiap hari Sabtu.

Akibat kebijakan itu, usulan anggaran terkait penyediaan makan dan minum di 44 kecamatan di Jakarta melonjak.

Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan di Komisi A DPRD DKI Jakarta di Gedung Dewan Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI, Premi Lasari.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI, Premi Lasari. (Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw)

Seperti Kecamatan Pulogadung, tahun 2016 tak ada anggaran penyediaan makan dan minum. Tapi di RAPBD 2018 dimasukkan sebesar Rp 229,1 juta untuk makan dan minum.

Di Kecamatan Penjaringan, anggaran serupa hanya Rp 188 juta di tahun 2016. Untuk 2018 dianggarkan Rp 299,3 juta.

Kecamatan Kelapagading tahun 2016 hanya Rp 144,3 juta dan melonjak jadi Rp 199,7 juta.

Kecamatan Cakung melonjak dari Rp 127 juta tahun 2016 menjadi Rp 227,2 juta tahun 2018 mendatang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, William Yani menyebut sama sekali tak mendukung program pengaduan warga setiap sabtu di kantor kecamatan.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help