Banyak Anggaran Tak Terdata, Netizen Cemas APDB DKI Dikorup

Netizen cemas akan adanya korupsi dalam penyusunan APBD DKI karena sejumlah mata anggaran tidak dirinci kebutuhannya.

Banyak Anggaran Tak Terdata, Netizen Cemas APDB DKI Dikorup
expertbeacon.com
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH-Beragam komentar terus bersusulan di lini masa media sosial terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta pada Senin (20/11/2017).

Netizen mengindikasikan adanya korupsi, sebab sejumlah anggaran tidak dirinci kebutuhannya.

Ramainya pembahasan APBD tersebut berawal dari pemberitaan Kompas.com berjudul 'Pengadaan Tanah Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018 Tanpa Rincian Rawan Dikorupsi' pada Senin (20/11/2017) yang dapat diakses lewat Pengadaan Tanah Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018 Tanpa Rincian Rawan Dikorupsi

Netizen menyoroti soal keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno yang berbanding terbalik dengan era keterbukaan pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Pengadaan Tanah Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018 Tanpa Rincian Rawan Dikorupsi setujuu, yuk melek anggaran, krn ini awal bisa diselewengkan alias dikorupsi," tulis Mohammad Guntur Romli @GunRomli pada Senin (20/11/2017) kemarin.

Terkait hal tersebut, Lilis Hera lewat akun @lilisrara justru mempertanyakan E-budgeting yang disusun Ahok-sapaan Basuki Tjahaja Purnama.

Dirinya kecewa lantaran sistem transparansi anggaran yang dibangun dan sukses diterapkan Ahok justru tidak dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta saat ini.

"E-budgeting ga di pake ya systemnya ma anis? Duh sia2 dong ya ahok mati2an bikin system...hadeuh," tulis Lilis dibalas Ryan lewat akun @ruyatsupriazi 'E-budgeting tu sistem transparant anti korupsi, ya g kepake lah sm maling'.

Sementara itu, Rengsi Mningke lewat akun @rengsimningke kembali menyinggung soal Pemprov DKI Jakarta yang menghapus subsidi Rp 38 miliar kepada PT Dharmajaya selaku pengelola Rumah Potong Hewan (RPH) di Ibu Kota.

Hasilnya, daging murah yang sebelumnya distribusikan kepada warga tidak mampu ataupun pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak dapat lagi terlaksana pada tahun 2018 mendatang.

"Yg begini bakal didiemin aja nih ???? Yg mau makan daging udah dihapussss ... ampun yg keberpihakan," tulisnya. 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved